Pengamat: KMP Bubar Jika Golkar Dapat Kursi Menteri

Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id – Direktur Eksekutif Renaissance Political Research and Studies (RePORT), Hikmawanto, menilai, salah kaprah kalau berbagai pihak mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan oposisi pemerintah saat ini, sudah bubar. Walau, Golkar dan PPP menyatakan mendukung pemerintah.

Prabowo Siap Nyapres, Golkar Lupakan Koalisi Merah Putih

Hikmawanto menjelaskan, secara hitung-hitungan matematika terutama di DPR, koalisi parpol pendukung pemerintah memang mayoritas. Seperti masuknya PAN (49), Golkar (91) dan PPP (39), membuat suara parpol pendukung pemerintah menjadi 387 suara atau 70.36 persen.

"Lantas esensi sebuah partai mendukung pemerintah sendiri di mana? Tidak lain adalah kekuasaan. Karena salah satu poin dari politik adalah distribusi kekuasaan," ujar Hikmawanto, kepada VIVA.co.id, Selasa, 9 Februari 2016.

Hashim Djojohadikusumo Tegaskan KMP Sudah Bubar

Walau dengan embel-embel mendukung pemerintah tanpa meminta jatah kursi kabinet, namun realita sebenarnya tidak seperti itu. Menurutnya, loyalitas parpol pendukung pemerintah hanya bisa terjadi ketika mendapatkan jatah kursi.

Apalagi, untuk mengamankan suara di parlemen. Menurutnya, dukungan parlemen terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, tidak akan riil walau sudah ada deklarasi mendukung pemerintah.

Gerindra Hormati Keputusan Golkar Gabung Pemerintah

"Jalan satu satunya adalah kader politik di ajak masuk ke dalam kabinet, tanpa itu, dukungan partai politik di parlemen akan setengah hati bisa- bisa menjadi duri dalam daging," katanya.

Dukungan Golkar dan PPP, menurutnya bukan garansi kalau kebijakan pemerintah di parlemen akan berjalan mulus.

Kalau dukungan parlemen belum riil diberikan, tentu bisa menimbulkan kegaduhan. Sementara Presiden Jokowi sendiri, tidak menginginkan kegaduhan itu terjadi.

Dia mencontohkan, saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Distribusi kekuasaan harus dibagi merata ke semua pendukung. Tujuannya agar potensi kegaduhan politik bisa dikendalikan.

Saat SBY saja masih ada yang kritis dan berbeda paham, walau sudah ada jatah kursi kabinet. Apalagi, lanjut alumnus Universitas Muhammadiyah Malang ini, kalau belum dapat kursi.

"Untuk itu wajib rasanya akomodir parpol pendukung dengan memasukan ke dalam kabinet pemerintahan, sekaligus sebagai penyemangat partai lama yang sudah lebih dulu menempatkan kadernya untuk segerah berbenah," kata Hikmawanto.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya