- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
VIVA.co.id – Bergabungnya beberapa partai ke koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo menambah gemuknya koalisi ini. Menurut peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti, hal ini akan menjadi tantangan politik ke depan, khususnya menyangkut wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Semakin banyak partai di kabinet, tekanan politik akan semakin besar," kata Ikrar di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 8 Februari 2016.
Pimpinan parpol, katanya, bisa menjadi kekuatan politik yang menekan Presiden. Kekuatan itu bisa digunakan untuk melemahkan KPK, atau juga bisa untuk memperkuat lembaga antirasuah ini.
"Termasuk meningkatkan kapasitas KPK, agar independen memberantas korupsi, enggak hanya pencegahan tapi tindakan," ujar Ikrar.
Saat ini menurut Ikrar, dukungan rakyat untuk penguatan KPK sangat tinggi. Pimpinan KPK juga sudah tegas menyatakan menolak revisi yang bisa melemahkan KPK ini.
"Dahulu mereka dipersepsikan setuju (revisi), tapi dengan tidak datangnya pimpinan KPK dalam rapat dengan Badan Lesgislasi DPR, buat saya itu meningkatkan kepercayaan bagi KPK," kata Ikrar.
Demo Revisi UU KPK di Jombang Sempat Ricuh
Berawal dari orasi yang dinilai provokatif
