Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB akhirnya usai digelar. Tujuh poin penting pun dihasilkan oleh basis partai Nahdlatul Ulama tersebut.
Baca Juga :
PKB Bicara Soal Koalisi Kekeluargaan
Sekretaris Jenderal PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan, poin pertama yaitu menyangkut penghapusan DPD dari struktur parlemen (MPR, DPR, DPD). Karena, keberadaan DPD diatur undang-undang, PKB mengusulkan revisi.
Poin kedua, PKB mengusulkan pemilihan gubernur/ wakil gubernur dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca Juga :
Polisi Segera Limpahkan Berkas Kasus Gafatar
"Pemilihan gubernur dan wagub oleh DPRD merupakan kearifan bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi," kata dia.
Ketiga, yaitu usulan pembentukan kelompok kerja desa. Hal itu disebut sebagai implementasi program Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran.
"Kami membantu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. DPW dan DPC akan membentuk pokja desa untuk sukseskan pembangunan dari pinggiran," tuturnya.
Sementara itu, poin keempat yaitu penolakan kawin sejenis atau lazim disebut dengan LGBT. PKB secara prinsipal keagamaan dan ideologi partai menolak LGBT.
Poin kelima yaitu rekomendasi kepada pemerintah agar dana partai politik ditingkatkan. "Ini solusi untuk parpol sebagai pilar demokrasi," ujarnya.
Keenam, terkait masalah narkoba. Sebagai partai bernapaskan Islam, PKB bakal mengadakan tes urine bagi semua kader.
Sementara itu, poin terakhir adalah terkait Gafatar dan paham radikalisme di Indonesia. PKB berencana mengirimkan 1.000 kiai untuk membantu orang-orang agar memahami agama Islam secara benar.
"Persoalan Gafatar tidak boleh main-main. Jangan hanya sampai di penampungan tapi kembali kepada pemikiran yang baik," ujar Abdul.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ketiga, yaitu usulan pembentukan kelompok kerja desa. Hal itu disebut sebagai implementasi program Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran.
