- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Partai Golkar tengah mendengarkan laporan DPD Partai Golkar, ormas pendiri dan organisasi sayap, Minggu, 24 Januari 2016.
Salah satu pandangan yang disampaikan adalah terkait usulan Musyawarah Nasional Luar biasa atau Munaslub, yang dilontarkan Ketua Umum Aburizal Bakrie atau ARB.
DPD Partai Golkar Banten, yang dibacakan Ratu Tatu, mendukung pelaksanaan Munas atau Munaslub. Apabila benar dilaksanakan, Tatu mengusulkan agar Munaslub digelar sebelum tahapan Pemilukada 2017.
Hampir sama dengan Banten, beberapa DPD I yang lain juga tidak mempersoalkan Munaslub. Meskipun mereka menilai tidak ada alasan untuk menggelarnya.
"Karena tidak ada satu kesalahan pun yang dilakukan Ketum," kata perwakilan DPD Golkar Kalimantan Timur, di arena Rapimnas, Jakarta Covention Center.
Mereka tetap konsisten mendukung ARB. Meskipun demikian, mereka tetap sedih dengan pernyataan ARB walau mengakui sikap itu bentuk kenegarawanan.
"Kami dari Kalimantan Timur menyetujui Munaslub atau Munas yang jadwal pelaksanannya kami serahkan ke DPP," ujar perwakilan mereka lagi.
Perwakilan dari DPD I Sumatera Utara, Syahrul, pada dasarnya menolak Munas atau Munaslub. Dia beralasan, kepengurusan ARB saat ini sudah memenangi beberapa fakta hukum.
Dia menolak Munas karena terlibat langsung dalam gugatan terhadap kubu Agung Laksono, bahkan menjadi saksi yang membuat kubu Agung kalah di PTUN hingga MA dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun, mereka mengapresiasi dinamika politik yang berkembang dan siap melaksanakan hasil Rapimnas.
"Sejatinya selaku kader yang patuh doktrin, jika nantinya rapim ini menghasilkan keputusan yang lain, dengan rasa pahit, getir yang menggurut, ini akan kami bisa tarik diri. Kami akan jadi garda terdepan mengamankan daerah Sumatera Utara agar sesuai hasil rapim," tuturnya.
DPD I Papua Barat, menyatakan siap menggelar Munas atau Munaslub. Mereka sependapat agar ada konsolidasi di Partai Golkar.
DPD I Gorontalo siap jika ARB sudah meminta untuk diadakan Munas atau Munaslub. Ketua DPD Gorontalo, Rusli Habibi, mendukung Munas atau Munaslub.
"Kami menyarankan bulan Maret agar tidak mengganggu tahapan Pilkada," katanya.
DPD I Sumatera Barat pada dasarnya siap. Namun, mereka terharu dengan kerelaan hati ARB yang siap kalau ada Munas atau Munaslub. Hendra, yang mewakili DPD Sumbar, mengibaratkan pidato ARB seperti salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW.
"Khalid bin Walid, Panglima perang gagah perkasa, yang mampu membangkitkan semangat moral prajurit. Kebanggaan yang luar biasa itu terbangun tadi malam. Ibarat bunga kering cukup lama tidak disiram, tadi malam luar biasa (pidato ARB)," pujinya.
DPD I NTT juga tidak menolak digelarnya Munas atau Munaslub.
"Kami sepakat dengan sikap negarawan ARB yang sangat peduli kondisi yang ada. Apabila mayoritas setuju, soal waktu dan tempat kami serahkan ke DPP," kata perwakilan NTT.
Sama dengan sebelumnya, DPD I Kalimantan Tengah dan DPD I Jawa Tengah menyatakan siap menggelar Munas atau Munaslub.
Namun, ormas Golkar yakni Kosgoro 1957, menolak tegas usulan ARB untuk Munas atau Munaslub. Kosgoro 1957, yang baru melaksanakan Musyawarah Besar Luar Biasa atau Mubeslub dan memilih Aziz Syamsuddin sebagai Ketua Umum, menilai masih ada gugatan hukum di MA yang harus ditunggu.
Sekjen Kosgoro 1957, Bowo Sidik Pangarso, mengatakan dalam laporannya, banding atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memenangkan Munas Bali, masih berproses di MA, dan itu harus dihargai.
"Kosgoro meminta Munaslub jangan dilaksanakan, menunggu keputusan MA yang insya Allah akan keluar dan memenangkan kita bersama," kata Bowo, yang sebelumnya sempat menjadi Ketua DPP kubu Agung Laksono. (ase)
