Sumber :
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id -
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengakui bahwa
reshuffle
kabinet adalah hak dari Presiden Jokowi. Meskipun demikian, ia menilai Jokowi tidak bisa menutup mata dan telinga dari lingkungan di sekitarnya.
"
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Jokowi Salat Jumat di Bandara Soekarno-Hatta
Baca Juga :
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Puji Jokowi
"
Reshuffle
itu hak prerogatif Presiden, tapi bukan berarti Presiden tidak boleh mendengar masukan dari mana-mana," kata Andreas dalam perbincangan dengan tvOne, belum lama ini.
Menurut Andreas, Jokowi perlu berbicara dengan orang yang memiliki kompetensi, dan kapasitas yang patut didengar. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersikap tertutup.
"Tetap terbuka, Presiden bisa bicara dengan siapa saja, tapi hak memutuskan, wewenang ada di tangan Presiden," ujarnya.
Andreas mengklaim bahwa PDIP memahami posisi Jokowi. Mereka pun tetap mendukung pemerintahan dan mengawalnya sesuai program Trisakti dan Nawacita. Kini, PDIP tengah fokus dengan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar 10-12 Januari 2016.
"Pembicaraan publik sangat interpretatif, karena muncul rumor politik. Kita tunggu saja pada waktu yang tepat," tuturnya.
Andreas menambahkan, isu mengenai reshuffle memang lebih intensif akhir-akhir ini. Sebab, Jokowi sendiri pernah menyinggungnya, terakhir justru dipicu oleh hasil survei Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi yang kemudian menjadi kontroversi. (one)
Halaman Selanjutnya
Reshuffle
