Isu Reshuffle Menguat, Jokowi Banyak Pertemuan Tertutup

Sumber :
  • ANTARA/Widodo S. Jusuf

VIVA.co.id - Tak biasanya, Istana senyap dari aktivitas. Biasanya, selalu ada acara yang tiba-tiba dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di luar agenda resminya.

Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat

Di luar agenda rapat kabinet, biasanya terselip agenda lain. Seperti Senin, 4 Januari lalu, saat Presiden Jokowi mengundang beberapa pegiat di bidang hukum. Terkadang, beberapa menteri juga dipanggil tiba-tiba.

Namun, situasi berbeda terlihat pada Kamis, 7 Januari 2016. Memang, Presiden Jokowi tetap beraktivitas di Istana, baik Istana Negara maupun Istana Merdeka. Tapi semuanya berlangsung tertutup, seperti pertemuan dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, hingga dengan para relawan seperti Projo, Seknas Jokowi, maupun Bara JP.

Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama

Agenda resmi, yakni rapat kabinet terbatas terkait daftar negatif investasi pada sore jam 15.00 WIB, ditunda hingga Selasa pekan depan.

Suasana senyap Istana, menimbulkan tanda tanya. Terutama di tengah-tengah isu reshuffle kabinet jilid II yang kembali menguat. Apalagi tahun 2016 ini, Presiden Jokowi sudah mencanangkan kepada para menterinya sebagai tahun percepatan kerja.

Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana mengakui, saat ini Presiden Jokowi memilih untuk beraktivitas di dalam. Meski demikian, Ari mengatakan, aktivitas Presiden tetap padat.

"Lebih banyak menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan karena Presiden harus memeriksa dan menandatangani beberapa dokumen dan tentu saja jumlah dokumennya cukup banyak," ujar Ari saat ditemui di kantornya, kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 7 Januari 2016.

Saleh Husin: Reshuffle Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi

Selama ini, Presiden Jokowi kerap menghabiskan waktunya di luar Jakarta. Sehingga, menurut Ari, banyak dokumen yang harus diselesaikan. Apakah dokumen itu juga terkait evaluasi para menteri?

"Enggak, banyak pada dokumen administratif yang rutin harus dibaca dan diperiksa oleh Presiden," ujar Ari berdalih.

Pembatalan rapat kabinet terbatas, lanjut Ari, bukan karena faktor Presiden Jokowi. Tetapi, Menko Perekonomian Darmin Nasution, meminta waktu lagi untuk mempersiapkan bahan yang dianggap belum sepenuhnya matang.

"Perlu ada konsolidasi yang dilakukan oleh kementerian, Kemenko perekonomian, jadi perlu ada konsolidasi, penyiapan yang lebih matang terhadap materi ratas (rapat kabinet terbatas)."

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya