Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Partai Golkar usai menggelar Rapat Konsultasi Nasional di Denpasar, Bali, pada Selasa, 5 Januari 2016. Ada delapan rekomendasi yang akan dibahas pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) mendatang.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid menjelaskan, bahwa salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan pada forum itu adalah keinginan mayoritas Dewan Pimpinan Daerah I (setingkat provinsi) Partai Golkar se-Indonesia untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, aspirasi agar bergabung bersama pemerintah itu bukan hal yang terjadi tiba-tiba. Keinginan itu setelah Golkar mencermati perjalanan pemerintahan selama setahun terakhir. "Ini adalah pertimbangan dengan dasar demi kepentingan nasional," kata Nurdin kepada wartawan seusai Rapat Konsultasi Nasional itu.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
Gagasan itu, kata Nurdin, juga mengemuka berdasarkan hasil refleksi tentang semangat didirikannya Partai Golkar. "Kita memahami ide dasar kelahiran Partai Golkar yaitu mempertahankan Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya menambahkan.
Menurutnya, cita-cita mulia itu tak bisa tercapai jika Partai Golkar berseberangan dengan pemerintah. "Untuk mencapai tujuan nasional atau tujuan Proklamasi 1945, ini tidak bisa dilakukan atau tidak efektif kalau kita berseberangan dengan pemerintah," ujarnya.
Maka, aspirasi kader untuk bergabung bersama pemerintah dianggap hal yang masuk akal. "Ini sangat mendasar, substansial dan strategis, juga didasari semangat kelahiran Partai," katanya.
Kendati begitu, Nurdin menyebut bahwa Rapat Konsultasi Nasional adalah forum yang hanya merekomendasikan untuk dibahas pada Rapimnas. Semua rekomendasi akan lebih dahulu dibahas dan dikaji lalu diputuskan dalam Rapimnas, forum tertinggi kedua di Partai Golkar setelah Munas, yang digelar sekali dalam setahun.
(mus)
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, cita-cita mulia itu tak bisa tercapai jika Partai Golkar berseberangan dengan pemerintah. "Untuk mencapai tujuan nasional atau tujuan Proklamasi 1945, ini tidak bisa dilakukan atau tidak efektif kalau kita berseberangan dengan pemerintah," ujarnya.
