Pilkada Kalimantan Tengah 27 Januari

Senin, 4 Januari 2016 - 19:34 WIB
Oleh :
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
- Pilkada Kalimantan Tengah bakal diselenggarakan pada 27 Januari 2016. Pelaksanaan tersebut sudah diputuskan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalteng.

Baca Juga :
Koalisi Kekeluargaan Masih Belum Bersifat Final, kata PDIP
"Mereka (KPUD) Kalteng katanya sudah tetapkan tanggal 27 Januari, kalau untuk Fakfak belum," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantor KPU Jakarta, Senin 4 Januari 2016.

Baca Juga :
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI
Hadar mengimbau agar dalam tiga pekan ini KPU Kalteng segera melakukan sosialisasi intensif. Upaya tersebut diperlukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang cukup mengenai pasangan calon kepala daerah yang bakal mereka pilih. KPU meminta agar Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan tugas sosialisasi dengan optimal.

Sementara itu, KPU juga mengingatkan soal tercukupinya kebutuhan logistik seperti surat suara, formulir C6, dan logistik pendukung lainnya.
 
Ketua KPU Daerah Kalimantan Tengah, Ahmad Syar'i, membenarkan bahwa pilkada susulan di Kalteng akan digelar pada 27 Januari 2016. 

"Ya, tanggal 27 Januari, plenonya sudah dua hari lalu. Kalau yang membutuhkan dana belum kami lakukan," kata dia saat ditanya persiapan KPUD.

Lima daerah yang mengalami penundaan pilkada adalah Kalteng, Fakfak, Manado, Simalungun, dan Pematang Siantar. Penyelenggaraan pilkada susulan harus dilakukan paling lambat Maret sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menyoal pilkada serentak susulan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnizar Moenoek, mengatakan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan bujet yang sudah dianggarkan untuk pilkada 2015. Pilkada susulan ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015, Surat Edaran Mendagri dan Peraturan Mendagri, mekanisme pertanggungjawaban anggaran akan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2016. 

“Itu tetap dihitung sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada 2015. Kalaupun akan dilaksanakan 2016, anggaran tidak ada masalah,” kata Reydonnizar Moenoek di kantor Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, KPU juga mengingatkan soal tercukupinya kebutuhan logistik seperti surat suara, formulir C6, dan logistik pendukung lainnya.
Halaman Selanjutnya