VIVA.co.id - Sejumlah pihak termasuk politikus di Senayan mendesak agar Presiden mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno karena kinerjanya dinilai buruk. Kinerja Menteri Rini sedang disorot terutama dalam perpanjangan kontrak Jakarta International Countainer Terminal (JICT) Pelindo II yang akhirnya menyeret RJ Lino sebagai tersangka di KPK.
Meski desakan mencopot Menteri Rini kian kuat, Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menegaskan, pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden.
Dalam diskusi akhir tahun di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa 29 Desember 2015, Rieke justru balik bertanya apakah menteri yang telah melanggar banyak aturan negara tetap dipertahankan. "Apakah pantas dipertahankan?" jelasnya.
Pansus Pelindo II telah mengeluarkan tujuh poin rekomendasi. Pencopotan Menteri Rini merupakan poin keenam dari rekomendasi Pansus Pelindo II. Poin itu berisi rekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN.
"Dalam rekomendasi pansus ada (meminta Presiden RI mencopot menteri BUMN), kita serahkan ke Presiden karena itu hak preogatif Presiden," katanya.
Saleh Husin: Reshuffle Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi
Tugas besar tim ekonomi baru adalah mengurangi impor untuk produksi.
