Sumber :
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Reshuffle kabinet jilid II kembali mencuat. Itu diperkuat pernyataan Ketua DPP PAN Azis Subekti yang menyebut partai matahari biru itu dapat jatah dua kursi.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera, Refrizal Sikumbang, menyebutkan bahwa reshuffle yang mencuat ini, lebih pada transaksional politik saja.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera, Refrizal Sikumbang, menyebutkan bahwa reshuffle yang mencuat ini, lebih pada transaksional politik saja.
"Saya melihat isu reshuffle yang hangat belakangan ini lebih mengarah ke deal-deal politik tertentu, bukan pada isu perbaikan kinerja pemerintah," kata Refrizal, saat dihubungi, Senin 28 Desember 2015.
Anggota Komisi VI DPR ini menilai, reshuffle tetap menjadi preogratif Presiden Jokowi. Hanya saja, perlu menjadi pertimbangan matang agar reshuffle benar-benar bermanfaat.
“Silakan Presiden menggunakan hak proregatifnya untuk memperbaiki kinerja kabinet," katanya.
Reshuffle, bukan lah ajang untuk memasukkan kepentingan kelompok tertentu dalam kabinet. Sehingga, harus ada ukurannya kenapa harus dilakukan itu.
“Ukuran Pak Presiden dalam melakukan reshuffle apa? Harus ada evaluasi yang terukur supaya jelas menteri-menteri mana saja yang pantas di reshuffle," kata Refrizal.
Reshuffle mencuat, setelah PAN masuk ke dalam partai-partai pendukung pemerintah. Belakangan, Ketua DPP Azis Subekti menyebut pihaknya mendapat jatah dua kursi.
Refrizal menilai, kalau landasan itu yang digunakan untuk reshuffle, tidak tepat. Sebab, tidak boleh Presiden Jokowi melakukan reshuffle sembarangan.
"Presiden jangan asal melakukan reshuffle, apalagi reshuffle yang dilakukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai tertentu atau mengakomodir partai tertentu yang sudah ngebet ingin masuk kabinet,” katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya melihat isu reshuffle yang hangat belakangan ini lebih mengarah ke deal-deal politik tertentu, bukan pada isu perbaikan kinerja pemerintah," kata Refrizal, saat dihubungi, Senin 28 Desember 2015.
