Sumber :
- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id -
Berdasarkan evaluasi akuntabilitas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung mendapatkan nilai paling rendah dibandingkan instansi pemerintah lainnya. Temuan tersebut pun menjadi perhatian Pelaksana Tugas Ketua DPR, Fadli Zon.
"Jaksa Agung ini berasal dari partai politik, maka Jaksa Agung ini banyak agendanya politik. Sehingga tidak konsentrasi pada penegakan hukum secara objektif," kata Fadli ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Desember 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
"Jaksa Agung ini berasal dari partai politik, maka Jaksa Agung ini banyak agendanya politik. Sehingga tidak konsentrasi pada penegakan hukum secara objektif," kata Fadli ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Desember 2015.
Baca Juga :
Begini Respons Negara Islam Terkait Sri Mulyani
Karena itulah, Fadli mendorong Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Prasetyo. Jika memang tidak sesuai dengan harapan maka sebaiknya dicopot.
"Pak Jokowi harusnya mengevaluasi dan bahkan mengganti Jaksa Agung ini karena memang tidak
perform
," ujar Fadli.
Ia melihat performa Kejagung belakangan ini jauh dari yang diharapkan. Selain langkah-langkah politis, mereka juga beberapa kali kalah dalam sidang praperadilan.
"Karena itu, posisi seperti Jaksa Agung sebaiknya ditempati oleh orang profesional. Mungkin dari karier, jangan dari partai politik, dan akhirnya hukum menjadi alat subordinasi politik," kata Fadli. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Karena itulah, Fadli mendorong Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Prasetyo. Jika memang tidak sesuai dengan harapan maka sebaiknya dicopot.
