Mendagri: Pilkada Serentak, Awalnya Hanya Imajinasi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Andika Wahyu

VIVA.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengungkapkan, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang, awalnya hanya sebuah imajinasi.

Kemendagri Sosialisasi PP Tentang Perangkat Daerah

Imajinasi itu muncul seiring kebutuhan untuk menemukan jalan baru bagi proses demokrasi yang selama ini hanya berputar-putar di wilayah narasi besar. "Kita berbicara tentang kedaulatan, kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dan seterusnya. Namun kita hampir lupa bahwa rakyat kita hidup sehari-hari dengan napas tersenggal didera oleh kebutuhan-kebutuhan konkret yang sering kali tidak terpenuhi," ujar Tjahjo seperti dikutip dari bukunya, "Politik Hukum Pilkada Serentak", Rabu, 2 Desember 2015.

Menurut Tjahjo, di tengah kondisi masyarat tersebut, banyak janji-janji yang ditiupkan para politisi semasa kampanye tampak semakin jauh, menguap ke langit bersama awan yang tak pernah turun menjadi hujan.

Ahok Maju Lewat Parpol, Bagaimana Nasib 1 Juta KTP?

Akibatnya, lama kelamaan muncul apatisme rakyat terhadap politik. Karena, politik tak memberi harapan kecuali kesibukan dan hiruk-pikuk yang menyita waktu, tenaga dan biaya. Belum lagi, banyaknya kasus-kasus kecurangan dan politik uang yang mendegradasi kualitas demokrasi Indonesia.

"Kasus-kasus kekerasan dan konflik sosial juga kerap muncul mengiringi pesta demokrasi kita. Itu semua menambah alasan bagi lahirnya apatisme massal," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Gagasan Pilkada serentak lahir dari imajinasi untuk meretas praktek demokrasi yang berbeda. Gagasan itu didorong oleh kehendak untuk keluar dari kebuntuan politik dalam negeri yang terperangkap di dalam rutinitas seremonial yang melelahkan. Pilkada serentak, klaim Tjahjo, menawarkan jalan baru, mengatasi kesemrawutan politik selama ini yang setidaknya dua tiga hari sekali Indonesia menyelenggarakan Pilkada secara terus menerus di berbagai pelosok Tanah Air.

"Rakyat telah lelah dan pemerintah tidak fokus bekerja karena urusannya dari Pilkada ke Pilkada," tutur pria kelahiran Jawa Tengah, 1 Desember 1957 silam itu.

Tjahjo berharap bahwa dengan Pilkada serentak suksesi kepemimpinan berada dalam siklus yang tertib dan tertata rapi. Pilkada serentak juga diharapkan dapat memberi angin segar bagi demokrasi lokal di mana potensi-potensi baru dapat dimunculkan tanpa kekhawatiran terhalang oleh blok politik dinasti yang telah memiliki akses politik lebih dulu dan mengakumulasi kekuasaan di dalam lingkarannya.

50% Hasil Pilkada Serentak Disengketakan ke MK

"Undang-undang jelas mengatur hal itu, seperti di dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur hal tentang pembatasan politik dinasti," ujar dia.

Tjahjo menambahkan, mulai saat ini, ungkapan-ungkapan seperti "setiap hari ada Pilkada", atau "negeri ini isinya hanya Pilkada", tidak akan terdengar lagi. Menurut dia, rakyat akan lebih tenang bekerja, pemerintah daerah juga akan lebih berkonsentrasi pada implementasi program-program pembangunan di wilayah masing-masing.

"Sejalan dengan semangat zaman yang memberi apresiasi kepada kekhasan keunikan, dan kearifan lokal, maka demokrasi pun akan diberi warna oleh nuansa dan dinamika politik lokal dalam representasi terbaiknya," ujar dia.

Nantinya, lewat Pilkada serentak, konsolidasi demokrasi tidak bisa lagi dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa besar di pusat kekuasaan. Sebab kekuasaan sendiri telah menyebar, bukan hanya berada di pusat atau milik perseorangan. "Sebaliknya, demokrasi lokal menjadi sokoguru demokrasi nasional, sekaligus akan menentukan kualitas demokrasi secara keseluruhan."

(mus)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Mendagri Tolak Jadi Ketua Pansel KPU

Alasannya agar nantinya pansel lebih bisa diterima masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
9 Agustus 2016