Relawan Jokowi: Sudirman Said Tak Berhasil Jalankan Nawacita

Sudirman Said
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id - Relawan Jokowi menyatakan, ketegasan Presiden Joko Widodo terkait renegosiasi atau perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia seharusnya dipatuhi para pembantunya.

Sudirman Said Pamit, Pegawai ESDM Menangis

Ketua Umum Kornas Jokowi, Abdul Havid Permana, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id, Selasa, 1 Desember 2015, menilai, langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, memperpanjang kontrak Freeport telah melawan kebijakan Presiden.

"Kami meminta kepada Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, agar Sudirman Said dicopot dari kedudukannya sebagai Menteri ESDM. Pasalnya, Sudirman Said tidak berhasil menjalankan Program Nawacita dan menerjemahkan bahasa pimpinan dalam hal ini Presiden yang memberikan lima syarat kepada PT Freepot," kata Havid.

Lengser, Sudirman Said Mau 'Dagang Telur'

Sudirman Said semestinya memberikan penjelasan dengan tegas kepada PT Freeport Indonesia, agar tidak lagi melakukan lobi-lobi dari pintu-pintu yang tidak memiliki wewenang. Menurut Havid, sebagai seorang menteri, Sudirman Said telah gagal dalam menjalankan amanah rakyat Indonesia, khususnya rakyat Papua.

"Ketidaktegasannya dalam leadership sungguh minus. Jadi tak perlu lagi dipertahankan sebagai Menteri ESDM," ujarnya menegaskan.

Sudirman Akui Banyak 'Gesekan' Saat Jadi Menteri ESDM

Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara sebenarnya secara tidak langsung telah diremehkan oleh PT Freeport Indonesia. Sebab, dalam prosesnya, Freeport justru melakukan cara-cara lain. "Bila PTFI mendengarkan syarat Presiden maka mereka sepatutnya mengikuti arahan Presiden, bukan malah mencari pintu lain demi dapat perpanjangan kontrak karya," tuturnya.

Atas dasar itu, Kornas yang merupakan organisasi relawan pendukung Jokowi-JK mendesak agar Presiden bertindak tegas dengan memutus kontrak karya PT Freeport Indonesia maupun kontrak-kontrak yang melibatkan pengusaha asing. Khususnya yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada. "Maka dari itu, PT Freeport Indonesua harus hengkang dari bumi pertiwi Indonesia tercinta ini," ujar Havid.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan, Indonesia seharusnya bisa renegosiasi dengan PT Freeport dengan 'kepala tegak' dan sejajar. Tapi nyatanya, Menteri ESDM Sudirman Said malah sudah mengeluarkan surat perpanjangan operasi Freeport.

"Jadi kita minta Sudirman Said diganti. Presiden harus segera bersih-bersih kabinet yang memiliki watak pemburu rente," ujar Masinton dalam diskusi 'Menggali Freeport di Antara Kepentingan Asing dan Kedaulatan Indonesia' di Jakarta, Minggu, 22 November 2015.

Menurut Masinton, jangan sampai Indonesia sudah menyerahkan kontrak Freeport yang sudah 48 tahun ke pejabat yang bermental 'jongos'. [Baca selengkapnya ]

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengirimkan surat pada Chairman Freeport McMoran James R. Moffet bernomor 7522/13/MEM/2015 pada 7 Oktober 2015. Surat tersebut berisi tanggapan pernyataan Sudirman atas permohonan perpanjangan operasi PT Freeport.

Dalam surat tersebut, Sudirman bersikap PT Freeport bisa melanjutkan kontrak karya hingga 30 Desember 2021. Belakangan, surat tersebut beredar di media. [Baca: ]

[Baca juga: ]

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya