Politikus PDIP Nilai Kabinet Jokowi Tidak Jalankan Nawacita

sudah suatu keharusan," kata anggota Komisi IX DPR, Alex Indra Lukman, kepada

Senin, 30 November 2015.

Menurut dia, publik sudah sangat kasat mata melihat kerja kabinet saat ini tidak sejalan dengan Nawacita Jokowi-JK. Apalagi, Nawacita ini menjadi janji politik Jokowi yang akan ditagih nantinya.

Alex mencontohkan, program Penyertaan Modal Negara (PMN) triliunan rupiah yang diajukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut dia, ini tidak sesuai dengan Nawacita, karena seharusnya anggaran itu benar-benar riil untuk rakyat.

"Itu yang dipersepsikan tidak sesuai Trisakti dan Nawacita. Trisakti itu untuk kepentingan publik. Kita sudah melihat alokasi PMN dampaknya tidak ada (bagi masyarakat). Oleh karena itu DPR menolak PMN jilid II," tegas Ketua DPW PDIP Sumatera Barat itu.

Maka dari itu, pada saat paripurna penetapan RAPBN 2016 menjadi APBN 2016, mayoritas fraksi menolak PMN ini. Sehingga, lanjut Alex, dengan penolakan dari fraksi-fraksi yang tidak hanya PDIP saja, itu berarti ada persoalan serius pada menteri yang bersangkutan.

"Saya rasa ada 10 fraksi (di DPR), kalau 9 menolak itu ada sesuatu. Sembilan menolak itu gambaran bahwa rakyat juga menolak," ujar Alex.

Alex juga menyoroti Menteri ESDM Sudirman Said. Dia berpendapat, Jokowi tak bisa mengesampingkan surat Sudirman ke PT Freeport Indonesia yang beredar luas yang tidak sesuai Trisakti dan Nawacita.

Berdasarkan aturan perundang-undangan, pembahasan kontrak adalah dua tahun sebelum habis masanya. Sedangkan Freeport habis kontrak pada 2021, sehingga 2019 baru bisa dibahas. (ase)