Sumber :
- VIVAnews/Adri Irianto
VIVA.co.id - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat mendukung sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tentang dugaan pencatutan nama Presiden dalam negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport digelar secara terbuka.
Baca Juga :
DPR Mau Tambah Posisi Wakil Ketua MKD
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, sidang yang terbuka amat penting agar masyarakat bisa mengetahuinya dengan jelas. Hal itu juga demi nama baik Setya Novanto, DPR, dan Partai Golkar.
Baca Juga :
Cita Citata Mau Laporkan Anggota DPR Amri ke MKD
"Masyarakat bisa langsung melihat apa sesungguhnya yang terjadi. Benarkah ada percaloan dan pencatutan Presiden dan Wakil Presiden dalam negosiasi perpanjangan kontrak Freeport dan kasus 'Papa Minta Saham'. Atau itu hanya karangan dan rekayasa," kata Soesatyo melalui keterangan tertulis kepada VIVA.co.id pada Senin, 30 November 2015.
Dia berpendapat, pihak-pihak yang mengusulkan sidang MKD digelar tertutup, apalagi yang meminta sidang tak diteruskan, patut dicurigai. Sikap seperti itu tak hanya bertentangan dengan desakan publik dan prinsip keterbukaan, tetapi patut diduga anggota atau fraksi tersebut ingin melindungi kejahatan terhadap negara.
Golkar berharap laporan Menteri ESDM, Sudirman Said, tidak dimaksudkan untuk merusak citra Partai. Kalau memang murni ditujukan untuk mengungkap kejahatan atau praktik kotor percaloan, Sudirman harus membuka secara lengkap ke publik seluruh isi percakapan yang dimilikinya.
"Biar semua jelas. Siapa sesungguhnya hantu belau serta ular kadut yang bermain dan hendak mengambil keuntungan dalam proses perpanjangan kontrak Freeport dengan mencatut nama Kepala Negara dan Wakilnya itu," kata Bambang. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Golkar berharap laporan Menteri ESDM, Sudirman Said, tidak dimaksudkan untuk merusak citra Partai. Kalau memang murni ditujukan untuk mengungkap kejahatan atau praktik kotor percaloan, Sudirman harus membuka secara lengkap ke publik seluruh isi percakapan yang dimilikinya.
