Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id -
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menanggapi pergantian anggota fraksinya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menurut tokoh yang akrab disapa ARB itu, pergantian dilakukan untuk mendukung MKD agar bekerja lebih optimal.
"Itu untuk memperkuat. Kalau memang benar tidak boleh disalahkan. Kalau salah tidak boleh dibenarkan. Kita cari yang optimal," kata ARB usai membuka acara diskusi panel RUU KUHP di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta, Jumat, 27 November 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Itu untuk memperkuat. Kalau memang benar tidak boleh disalahkan. Kalau salah tidak boleh dibenarkan. Kita cari yang optimal," kata ARB usai membuka acara diskusi panel RUU KUHP di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta, Jumat, 27 November 2015.
Baca Juga :
Apa Kabar Divestasi Saham Freeport?
ARB membantah pergantian anggota MKD itu bertujuan memasukkan orang-orang yang dekat dengan ketua DPR Setya Novanto.
"Semuanya dekat kok (anggota sebelumnya juga). Ada prosesnya (perkembangan kasus Novanto)," kata ARB.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun mengaku sudah memberikan instruksi khusus kepada anggota MKD yang baru. Apa itu?
"Lakukan (tugas) berdasarkan kebenaran," ujar ARB.
Kemudian, saat ditanya apakah Ketua DPR Setya Novanto bisa dipidana akibat rekaman pembicaraannya dengan PT Freeport itu, ARB menjawab biarlah proses di MKD berjalan terlebih dahulu.
Partai Golkar mengganti tiga wakilnya di MKD yaitu Hadi Soesilo, Budi Supriyati, dan Dadang S. Muchtar. Mereka digantikan oleh Kahar Muzakir, Adies Kadir, dan Ridwan Bae. Pergantian ketiganya resmi dilakukan per Kamis, 26 November 2015.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
ARB membantah pergantian anggota MKD itu bertujuan memasukkan orang-orang yang dekat dengan ketua DPR Setya Novanto.
