VIVA.co.id - Anggota Pansus Pelindo II Nurdin Tampubolon mendesak agar Dirut Pelindo II RJ. Lino segera diberhentikan sementara. Ini penting supaya tak terjadi penyalahgunaan wewenang di tengah penyidikan yang dilakukan Pansus Pelindo II.
Nurdin menyampaikan usulan terbuka tersebut di hadapan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, saat Pansus Pelindo II mengajukan surat resmi pemberhentian Lino kepada Fahri.
“Hal ini sesuai dengan permintaan para karyawan Pelindo II dan JICT yang merasa terancam, tertekan, bahkan dipecat, sehingga tidak merasa nyaman. Mereka mengusulkan supaya RJ Lino bisa diberhentikan sementara,”kata anggota F-Hanura tersebut.
Menurut Nurdin, bila Lino diberhentikan Pansus bisa bekerja dengan tenang. Tidak ada lagi intervensi dari para Direksi Pelindo II. “Kalau ternyata Lino (dinyatakan) tidak ada masalah, maka kita akan bersihkan namanya dan bisa bekerja kembali,” ujar Nurdin, di Jakarta, Kamis 26 November 2015.
Ditemui saat sidak ke Jakarta International Container Terminal (JICT), Nurdin tidak menemui sama sekali para pekerja asing disana, “Saya sama sekali tidak melihat orang asing bekerja di JICT. Padahal, perusahaan asing asal Hongkong, Hutchison Port Holding (HPH) memiliki saham sebesar 51 persen, Pelindo II 49 persen. Jadi, sebenarnya tidak perlu dikelola oleh asing.”
Temuan lainnya, kata Nurdin, sesuai dengan laporan yang disampaikan Serikat Pekerja JICT, Pelabuhan Koja juga sahamnya dikuasai HPH. Padahal,tadinya dimiliki oleh PelindoII dan swasta nasional. Yang menjadi janggal adalah kontrak baru akan berakhir tahun 2018. “Saya mendapat info sudah diperpanjang lagi masa kontraknya, padahal belum habis, Ini harus dicari kebenarannya,” ujar anggota Komisi XI DPR ini.
Politisi dari Dapil Sumatra Utara tersebut juga menambahkan, masalah kawasan pelabuhan baru (new port) di Pelindo II yang dibangun senilai USD5 atau sekitar Rp60 trilliun, ternyata akses jalannya belum ada. “Harusnya rumah-rumah masyarakat disana sudah dibebaskan, karena akan menimbulkan kemacetan di lingkungan warga,” seraya menambahkan, “tadinya new port akan dibangun di Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat.”
Perlu ada pemeriksaan lebih lanjut soal temuan ini. Pembangunan pelabuhan yang bergeser ke Kalibaru mesti ada penjelasannya tersendiri. Ditambahkan Nurdin, hasil dari temuan-temuan saat sidak ini, akan dirapatkan di Pansus Pelindo berikutnya. Kasus yang ada di Pelindo II, ternyata tidak hanya mobile crane. Banyak kasus yang perlu diungkap satu per satu.(www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
