- ANTARA FOTO/ Akbar Nugroho Gumay.
Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, keputusan Komisi III itu merupakan keputusan bersama dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi III. Masing-masing fraksi kata dia, telah memiliki catatan-catatan.
"UU KPK yang ada kan bunyinya pimpinan KPK terdiri atas pemerintah dan masyarakat. Di pemerintah terdiri atas penyidik dan penuntut. Kalau dia tidak ada polisi bisa dimengerti. Tapi, dalam kasus korupsi, jaksa itu penyidik dan penuntut. Kalau tidak ada jaksanya, ya batal," kata Fahri ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 26 November 2015.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, dengan adanya unsur jaksa di pimpinan, maka hal itu bisa menguatkan KPK, terutama saat kasus korupsi dibawa ke persidangan.
"Setiap saat (KPK) dipraperadilankan, seperti kasus Hadi Poernomo, lalu kemudian kalah melulu, ibarat bikin sangkar burung tapi sangkarnya bolong. Nah, ada kekhawatiran seperti itu," ujarnya.
Menurut dia, catatan dari Komisi III itu sudah diperingatkan kepada Panitia Seleksi KPK. Namun, Pansel tetap bersikukuh dengan delapan capim yang tidak mengandung unsur jaksa itu.
"Memang, kalau dulu-dulu, kami selalu berpikir ini jaksanya mana, ketika rapat, dicek nanti jaksa harus masuk. Itu menimbang pasal (UU KPK) itu," kata Fahri.
Sementara itu, anggota Komisi III Masinton Pasaribu mengatakan, keinginan pihaknya sama dengan publik yang menghendaki agar KPK ke depan memiliki pimpinan yang kokoh dan berintegritas tinggi agar tidak mudah digugat secara hukum.
