Sumber :
- ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi
VIVA.co.id
- Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokasi (Perludem), Titi Anggraini, memaparkan sejumlah indikator untuk menilai apakah suatu daerah rawan atau tidak terjadi konflik di penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.
Indikator pertama, menurut Titi adalah berkaca dengan Pilkada sebelumnya. Kata dia, jika ada daerah yang pilkada sebelumnya terjadi konflik, kekerasan maupun adanya amukan massa, maka itu harus menjadi perhatian.
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
Indikator pertama, menurut Titi adalah berkaca dengan Pilkada sebelumnya. Kata dia, jika ada daerah yang pilkada sebelumnya terjadi konflik, kekerasan maupun adanya amukan massa, maka itu harus menjadi perhatian.
Baca Juga :
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
Kedua, daerah yang memiliki masalah sengketa pencalonan. Alasannya ada beberapa daerah yang mengalami sengketa pencalonan, antara lain kota Manado, Boven Digul, Kaimana, Humbang Hasundutan, Pematang Siantar, Kalimantan Tengah.
"Itu sedikit dari beberapa daerah yang mengalami sengketa pencalonan," ungkap Titi melalui pesannya kepada media, Rabu, 25 November 2015.
Ketiga, hal lain yang perlu diantisipasi adalah daerah yang hanya memiliki dua pasangan calon. Menurut Titi, dengan hanya ada dua pasangan calon jelas itu akan menigkatkan persaingan antara pasangan calon sehingga memicu timbulnya konflik.
"Jadi, daerah dengan dua pasangan calon ini, itu yang betul-betul saya kira pihak Kepolisian harus memetakan, karena dari sisi kompetensi saja, dia lebih ketat daripada daerah yang lebih dari dua pasangan calon," kata Titi.
Terakhir, daerah-daerah dengan pasangan calon Petahana. Utamanya Petahana yang kuat dengan kompetitor yang sama kuatnya.
"Kalau daerah yang dengan Petahana ini, rawan dengan penggunaan sumber daya publik dan Negara. Itu yang harus diantisipasi," terang Titi.
Titi berharap, daerah-daerah rawan konflik tersebut diharapkan bisa mengambil pelajaran dari daerah-daerah yang sempat mengalami sengketa pencalonan.
"Karena sengketa pencalonan, meskipun sudah selesi prosesnya, masih meyimpan potensi dan letupan-letupan konflik, terutama di akhir-akhir masa kampanye dan jelang pemungutan suara," ucap Titi.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kedua, daerah yang memiliki masalah sengketa pencalonan. Alasannya ada beberapa daerah yang mengalami sengketa pencalonan, antara lain kota Manado, Boven Digul, Kaimana, Humbang Hasundutan, Pematang Siantar, Kalimantan Tengah.