Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Anggota Mahkamah Kehirmatan Dewan (MKD) Dadang S Muchtar mengaku prihatin terjadinya konflik antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dengan Ketua DPR Setya Novanto.
Menteri ESDM Sudirman Said diketahui telah melaporkan adanya dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
Menteri ESDM Sudirman Said diketahui telah melaporkan adanya dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Baca Juga :
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah
Padahal, menurut Dadang, seharusnya antarlembaga negara bisa saling menjaga nama baik dan bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus terjadi polemik yang menguras energi.
"Jadi seharusnya antar lembaga negara baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif bisa saling bekerja sama. Tidak baik ditunjukkan kepada publik lembaga negara menyerang lembaga negara lainnya," ujar Dadang, di Jakarta, Rabu, 25 November 2015.
Menurut anggota Komisi II ini, untuk meredam konflik antara Sudirman Said dengan Setya Novanto kuncinya berada di tangan Presiden Joko Widodo.
Untuk itu, Dadang berharap Presiden bisa turun tangan ikut menyelesaikan polemik ini agar tidak liar, yang justru bakal merusak iklim sosial politik di negeri ini.
"Kuncinya ada di kepala pemerintahan kita, Presiden. Mudah kok kalau kepala pemerintahan kita tegas, kumpulkan itu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Atau panggil Menteri Sudirman dan Novanto, bicarakan baik-baik, selesai," tuturnya
Politikus Partai Golkar ini mengingatkan, jangan sampai masalah yang terjadi antara Menteri ESDM dengan Ketua DPR akan seperti kasus Cicak vs Buaya, antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri.
Sebab, kata Dadang, di DPR sendiri juga terjadi pro dan kontra yang begitu kuat terhadap pelaporan Sudirman Said tersebut.
"Kuncinya di kepala negara kita, jangan seperti sengaja dibiarkan konflik ini. Seyogyanya ini kan masukan," kata Dadang.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Padahal, menurut Dadang, seharusnya antarlembaga negara bisa saling menjaga nama baik dan bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus terjadi polemik yang menguras energi.
