- NTARA FOTO/Yusran Uccang
VIVA.co.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah minta pemerintah dan DPR segera menetapkan komisioner-komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah diseleksi Pansel. Hanya saja, uji kepatutan dan kelayakan belum juga dilakukan DPR.
"Penundaan penetapan anggota KPK akan melemahkan eksistensi KPK secara psikologis, politis dan hukum," ujar Ketua Umum PP Muhamadiyah, Haedar Nashir, dalam konferensi pers di Kantor PP Muhamadiyah, Jakarta pada Kamis, 12 November 2015.
Haedar menyatakan prihatin dengan masih tingginya korupsi di Indonesia. "Tingginya kasus korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa permasalahan. Pertama adalah lemahnya penegakan hukum," ujar Haedar.
Haedar mengatakan, indikasi lemahnya penegakan hukum terlihat dari adanya usaha-usaha sistematis yang berusaha melemahkan eksistensi dan peran KPK. Selain itu, juga terdapat tumpang tindih dan kurangnya kerjasama antara lembaga-lembaga penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.
Permasalaha lainnya juga adalah adanya indikasi intervensi politik baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau partai politik tertentu.
"Masalah yang terakhir adalah belum tumbuh dan berkembangnya budaya anti korupsi baik di dalam tubuh birokrasi maupun masyarakat. Korupsi cenderung dilihat sebagai masalah politik dan hukum belaka sehingga aspek nilai, moral dan keadabannya kurang mendapatkan perhatian," kata Haedar. (ren)
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
