- VIVA.co.id/ Zahrul Darmawan.
VIVA.co.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4, selama dua hari di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat. Dalam Mukernas ini, PKS tak hanya membahas pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) namun juga mengevaluasi satu tahun kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ada banyak catatan positif dan negatif yang dinilai PKS masih terbengkalai dan menyisakan pekerjaan rumah di masa kepemimpinan Jokowi-JK. Presiden PKS, Sohibul Iman, merangkumnya dalam lima catatan kritis untuk Jokowi-JK.
Pertama, pemerintah belum menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam mengelola perekonomian nasional. Target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam Nawacita sebesar 7 persen per tahun semakin jauh dari yang diharapkan. Apalagi, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanya mampu tumbuh 4,6-4,7 persen di kuartal I dan II dan hanya 4,9 persen di kuartal III.
"Capaian ini adalah prestasi terburuk selama 6 bulan terakhir. Empat komponen pertumbuhan ekonomi yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi dan ekspor mengalami pelemahan," kata Sohibul, Selasa, 3 November 2015.
Kedua, PKS menilai, belanja pemerintah yang masih dalam kontrol belum optimal dijalankan. Sehingga, fungsi APBN sebagai kebijakan antisiklis ketika pertumbuhan ekonomi melambat belum efektif dijalankan.
"Di samping itu, asumsi makro ekonomi dalam APBNP 2015 dan RAPBN 2016 kurang realisitis sehingga APBN sebagai jangkar kebijakan fiskal kehilangan kredibilitasnya di mata publik dan pasar," ujar pria yang akrab disapa Kang Iman tersebut.
Karena itu, lanjut Sohibul, PKS memberikan 18 catatan kritis terhadap RAPBN 2016. PKS juga lantang menyuarakan hal itu pada Sidang Paripurna hingga dengan berat hati PKS menerima RAPBN 2016 dengan catatan.
Evaluasi ketiga, PKS menilai pemerintah belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang mengalami penurunan dengan ditandai makin meningkatnya jumlah masyarakat miskin.
"Periode September 2014-Maret 2015, BPS menyatakan ada tambahan jumlah orang miskin sebesar 860 jiwa," kata dia.
Sohibul menyampaikan, pemerintah tidak memperhatikan kebijakan proteksi dan promosi masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga mereka kurang terlindungi dari guncangan atau shock ekonomi baik dari dalam maupun luar.
Catatan ke-empat, dalam penegakan hukum. Menurut Sohibul, pemerintah tidak optimal melakukan konsolidasi antarpenegak hukum sehingga agenda penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi terlihat belum solid.
"PKS terus mendorong pemerintah supaya lebih optimal menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan masyarakat. Harus ada upaya yang lebih baik dalam memitigasi konflik horizontal yang bernuansa SARA seperti yang terjadi di Tolikara, Papua dan Aceh Singkil," ujarnya menambahkan.
Lalu catatan PKS yang terakhir, mereka mendorong cepatnya proses konsolidasi politik agar tercipta stabilitas politik nasional. Karena itu adalah landasan terbangunnya stabilitas perekonomian dan keamanan nasional.
"Konsolidasi dan komunikasi politik yang intensif adalag kuncinya."
(mus)
