Sumber :
- VIVA.co.id/Aji YK
VIVA.co.id
- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Almuzammil Yusuf mendesak Presiden Joko Widodo segera menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional. Bila ada hambatan undang-undang dia menyarankan Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
"Kalau masih ada hambatan legislasi, Perppu jadi solusi dibahas cepat oleh DPR," ujar Almuzammil kepada VIVA.co.id , Selasa 27 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Mengapa Praktik Bakar Hutan Berulang Lagi?
"Kalau masih ada hambatan legislasi, Perppu jadi solusi dibahas cepat oleh DPR," ujar Almuzammil kepada VIVA.co.id , Selasa 27 Oktober 2015.
Menurutnya, jika bencana nasional dicanangkan, maka memungkinkan ada anggaran memadai diturunkan. Dalam Perppu perlu pula ditegaskan bahwa sanksi hukum tidak otomatis dihilangkan bagi perusahaan yang kini diproses aparat penegak hukum. "Harus ditulis pasti dalam Perppu," ujarnya.
Almuzammil minta perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran atau terlibat menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan diambil kembali konsensinya. Konsesi itu menurutnya tak perlu dialihkan kepada perusahaan lain, tetapi dialihkan untuk kedaulatan pangan.
"Ada areal yang dibakar dikembalikan jadi wilayah kedaulatan tangan. Dialihkan bukan kepada perusahaan lain, tapi untuk kedaulatan pangan. Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan bisa kerja sama dengan Pertanahan (BPN) untuk prosesnya. Nanti bisa dipakai buat ladang bisa jagung, singkong, buah. Itulah kedaulatan pangan," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung itu.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, jika bencana nasional dicanangkan, maka memungkinkan ada anggaran memadai diturunkan. Dalam Perppu perlu pula ditegaskan bahwa sanksi hukum tidak otomatis dihilangkan bagi perusahaan yang kini diproses aparat penegak hukum. "Harus ditulis pasti dalam Perppu," ujarnya.
