Sumber :
- Antara/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, memuji kematangan politik para kader Partai Golkar. Soalnya konflik kepengurusan partai itu selama setahun terakhir diselesaikan berdasarkan koridor hukum dan konstitusi, alih-alih dengan politik atau cara-cara kekerasan.
Menurut Margarito, putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan dan memenangkan gugatan kasasi Aburizal Bakrie (ARB) memang mengakhiri sengketa hukum kepengurusan Partai Golkar. Namun pelajaran berharga dan patut diteladani adalah kedewasaan para politikus Golkar yang tunduk dan patuh pada hukum.
"(Penyelesaian sengketa kepengurusan partai berdasarkan hukum dan konstitusi) menggunakan hukum itu hebat sekali. Golkar memberikan kontribusi besar pada sistem politik dan demokrasi Indonesia," kata Margarito dalam perbincangan dengan tvOne pada Sabtu pagi, 24 Oktober 2015.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
Margarito berpendapat, proses panjang sengketa hukum kepengurusan Partai Golkar sejak di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua, sampai MA, membuktikan bahwa peradilan Indonesia masih dapat diandalkan dalam upaya penegakan hukum. Sengketa itu berliku-liku tetapi diakhiri dengan putusan hukum yang bersifat final dan mengikat, yakni putusan kasasi.
Putusan itu, Margarito menambahkan, berarti pula mengakhiri kepengurusan ganda, yakni kepengurusan kubu ARB dan Agung Laksono. MA memutuskan kepengurusan yang sah adalah kepemimpinan hasil Munas di Bali dengan ARB sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan bahwa putusan MA menggembirakan semua kader partai beringin itu, tak hanya kubu ARB, melainkan juga kubu Agung Laksono. Sebabnya adalah putusan itu memberikan dasar hukum yang kokoh bagi Partai untuk berkonsolidasi, terutama dalam menghadapi pilkada serentak pada 9 Desember 2015.
Tantowi membenarkan pandangan Margarito tentang kedewasaan politik seluruh kader Partai Golkar. Soalnya, pada dasarnya, sengketa kepengurusan tak memecah-belah kekuatan Partai Golkar. ARB maupun Agung Laksono tetap menghormati hukum.
"Golkar masih utuh. Teman-teman di seberang sana (kubu Agung Laksono) bukan musuh. Kami tetap bergaul. Jadi, gampang sekali untuk duduk bersama," ujarnya.
Hal itu terjadi karena sengketa tidak dilatarbelakangi perbedaan ideologi yang bersifat mendasar, melainkan hanya berbeda pandangan dan kepentingan. Semua pihak disatukan sikap tunggal, yakni menghormati dan mematuhi hukum.
"(landasan hukum) itu modal kami untuk rekonsiliasi. Di bawah (kader-kader di daerah) tidak akan terjadi gejolak apa-apa," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Putusan itu, Margarito menambahkan, berarti pula mengakhiri kepengurusan ganda, yakni kepengurusan kubu ARB dan Agung Laksono. MA memutuskan kepengurusan yang sah adalah kepemimpinan hasil Munas di Bali dengan ARB sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal.
