Sumber :
- VIVAnews/Joseph Angkasa
VIVA.co.id
- Maraknya kekerasan terhadap anak, seperti pemerkosaan hingga pembunuhan sadis yang menimpa bocah 9 tahun PNF di Jakarta membuat para anggota DPR resah. Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Abdul Fikri Faqih, mempertanyakan kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) yang dipimpin Yohana Yambise.
"Mestinya ini leading sektor kementrian PPA. Kementerian ini secara kelembagaan masih sangat artifisial, sekedar ada. Dia tergolong Kementerian yang fungsinya hanya koordinatif, bukan eksekutif. Sehingga tak punya alat eksekusi. Bahkan, dalam arus pemberitaan kalah dengan LSM," katanya kepada VIVA.co.id, Sabtu 10 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Telepon Pengaduan Terkait Anak Siap 24 Jam
"Mestinya ini leading sektor kementrian PPA. Kementerian ini secara kelembagaan masih sangat artifisial, sekedar ada. Dia tergolong Kementerian yang fungsinya hanya koordinatif, bukan eksekutif. Sehingga tak punya alat eksekusi. Bahkan, dalam arus pemberitaan kalah dengan LSM," katanya kepada VIVA.co.id, Sabtu 10 Oktober 2015.
Fikri menjelaskan dengan kondisi ini dapat dilihat minimnya perhatian pemerintah terhadap urusan anak. Selain itu, menurutnya, berbagai regulasi yang dikelurkan Menteri Yohana tidak jelas. Bahkan, ia melihat adanya copy paste program dan anggaran.
Politisi Partai Keadailan Sejahtera ini berharap kementerian PPA mau berkoordinasi dan duduk bersama dengan kementerian lain seperti kementerian sosial, kementerian pendidikan, kementerian agama, kementerian kesehatan hingga kementerian hukum dan HAM untuk memberikan perlindungan pada anak.
"Susun grand design bersama program perlindungan terhadap anak. Sebagai aset masa depan bangsa," katanya.
Fikri mengakui koordinasi dan mengerjakan program bukan hal yang mudah, di mana diperlukan anggaran memadai sebagai pendukung Kementerian PPA. "Bujet yang dialokasikan untuk satu kementrian saat ini hanya 217 miliar. Tak mungkin memenuhi ekspektasi masyarakat agar tiap problem anak, negara hadir," katanya.
Dengan maraknya kasus anak, sudah selayaknya Presiden Jokowi menaikkan anggaran bagi Kementerian PPA. Di mana menurut Fikri, kenaikan ideal agar menunjang kinerja Kementerian PPA sebesar 1,2 triliun setiap tahunnya.
"Bila hanya aksesoris mestinya kementerian ini layak dihapus saja. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak, Presiden harusnya memberi reaksi dengan menambah pagu anggaran dalam APBN 2016," katanya. (one)
Halaman Selanjutnya
Fikri menjelaskan dengan kondisi ini dapat dilihat minimnya perhatian pemerintah terhadap urusan anak. Selain itu, menurutnya, berbagai regulasi yang dikelurkan Menteri Yohana tidak jelas. Bahkan, ia melihat adanya copy paste program dan anggaran.
