Hari Ini Fraksi Mulai Serahkan Nama Anggota Pansus Pelindo

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
Sanksi Tak Boleh Rapat di DPR untuk Rini Soemarno Berlanjut
- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kemarin (5 Oktober 2015) telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II. Dengan disepakatinya inisiatif dari Komisi III ini selanjutnya DPR membentuk Tim Pansus yang menyiapkan langkah.

Adik Bambang Widjojanto Kembali Diperiksa KPK
"Mulai hari ini fraksi melakukan rapat dan menyetorkan nama untuk dimasukan dalam Pansus Pelindo II," kata Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu kepada VIVA.co.id, Selasa 6 Oktober 2015.

DPR Desak KPK Usut Korupsi Pembangunan Terminal New Priok
Masinton menjelaskan, anggota dari Pansus Pelindo II ini jumlahnya tidak akan lebih dari 30 orang. Di mana wakil wakil fraksi ini nantinya akan menentukan agenda kerja Pansus Pelindo II. 

"Setelah terbentuk nanti kita akan lakukan rapat pleno. Termasuk menentukan siapa saja yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan didalami melalui Pansus Pelindo II," katanya.

Mengenai kapan Pansus mulai melakukan rapat pleno, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini belum bisa memastikan. Ia berharap Pansus Pelindo II bisa bekerja pekan depan.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsudin, menjelaskan pentingnya pembentukan Pansus Pelindo II. Di mana pembentukan Pansus ini sebagai respons atas temuan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri beberapa waktu lalu saat melakukan penggeledahan di perusahaan pelat merah ini.

"Adanya penggeledahan Pelindo II oleh Bareskrim menunjukkan adanya persoalan pidana korupsi," katanya di ruang rapat paripurna DPR RI, Komples parlemen Senayan, Jakarta, Senin 5 November 2015.

Politisi partai Golkar ini menambahkan dengan nilai dugaan korupsi yang ditemukan Bareskirim Mabes Polri sangat luar biasa. Sehingga temuan Bareskrim ini harus ditindaklanjuti menjadi sebuah Pansus di DPR.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya