Demokrat: Apa Muladi Tak Bisa Baca Sukses SBY?

Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan bersama istrinya Inggrid Kansil
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id -
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan, menanggapi sentilan politisi senior Partai Golkar soal kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun. Muladi yang sedang menyoroti kinerja DPR periode ini menyinggung-nyinggung nama SBY.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

Muladi mengatakan bahwa Kondisi ini membuat konsentrasi mereka dalam tiga fungsi yaitu pengawasan, legislasi dan anggaran, penuh dengan perdebatan.
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR


"Apa Muladi tidak bisa membaca kesuksesan SBY? Selama 10 tahun? Rakyat biasa saja bisa merasakannya," kata Syarief saat dikonfirmasi
VIVA.co.id,
Sabtu, 3 Oktober 2015.


Syarief juga tak mengerti mengapa Muladi membawa-bawa nama SBY dalam membahas tentang kinerja DPR khususnya terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas).


"Apa hubungannya dengan pembahasan RUU? Itu tergantung kualitas dan kinerja DPR," ujar politikus yang sempat menjabat sebagai Ketua Harian Partai Demokrat tersebut.


Syarief pun membeberkan sejumlah kesuksesan SBY saat memimpin Indonesia. Pertama, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6 persen, nomor dua setelah China di antara negara G-20. Kedua, income per kapita rakyat Indonesia naik hampir empat kali dibanding saat mulai memerintah pada 2004.


"Dapat kategori
investment grade
dari lembaga dunia," kata Syarief.


Lalu ketiga, pengangguran turun menjadi 6,5 persen. Keempat, kemiskinan turun jadi 11 persen. Kelima, rupiah terjaga dari fluktualitas pelemahan dolar. Keenam, inflasi terkendali pada posisi 5 persen. Ketujuh, pendidikan wajib  12 tahun. Kedelapan, program kredit KUR dan BPJS yang sukses. Kesembilan, utang ke IMF lunas.


Kesepuluh, konflik Aceh yang sudah 32 tahun selesai. Kesebelas, demokrasi yang semakin baik. Kedua belas, NKRI utuh. Ketiga belas, keamanan yang baik dan terkendali. Keempat belas, penegakan hukum yang konsisten, tegas dan lain-lain.


"Masih banyak lagi. Bahwa masih ada yang belum selesai  itu adalah hal yang wajar dan harus dikerjakan pemerintah berikutnya," tutur Syarief.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya