Sumber :
VIVA.co.id
- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai wajar kenaikan tunjangan pejabat semua lembaga negara. Selain itu, dia mengusulkan format ulang gaji dan tunjangan pejabat negara agar gaji presiden tidak kalah oleh gaji direksi BUMN.
"Sebetulnya gini, tunjangan gaji kehormatan dan jabatan itu kan setiap institusi disesuaikan, kami sudah konfirmasi Menkeu terkait kenaikan tunjangan itu, ternyata tidak hanya DPR saja," katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu 16 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Sebetulnya gini, tunjangan gaji kehormatan dan jabatan itu kan setiap institusi disesuaikan, kami sudah konfirmasi Menkeu terkait kenaikan tunjangan itu, ternyata tidak hanya DPR saja," katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu 16 September 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Menurutnya kenaikan tunjangan dan gaji setidaknya mengacu pada tiga parameter. Pertama penyesuaian terhadap inflasi, kedua penyesuaian terhadap daya beli, dan ketiga benefit atau keuntungannya.
Politisi PAN ini menjelaskan saat ini belum ada format yang jelas mengenai gaji dan tunjangan pejabat negara. "Perlu diluruskan, bagaimana direksi BUMN gajinya selangit, belum lagi BUMN merugi," katanya.
Dengan pembentukan format yang jelas tunjangan dan gaji pejabat bisa proposional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. "Jangan sampai gaji sekelas direksi BUMN diatas Presiden," katanya.
Taufik mengapresiasi penjelasan Menkeu bahwa setiap tahun pasti ada penyesuaian kenaikan gaaji dan tunjangan pejabat negara. "Kita apresiasi koreksi masyarakat, ini tanggung jawab bersama. Jangan sampai ada situasi yang tidak logis," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya kenaikan tunjangan dan gaji setidaknya mengacu pada tiga parameter. Pertama penyesuaian terhadap inflasi, kedua penyesuaian terhadap daya beli, dan ketiga benefit atau keuntungannya.
