- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saling sindir atas kebijakan masing-masing. Di Twitter pribadinya, SBY kerap melontarkan sindiran atas kebijakan yang dikeluarkan Jokowi. Sementara, Jokowi kemarin juga tak secara langsung menyindir kebijakan SBY yang lambat.
Pengamat Politik Said Salahudin mengatakan, kritik yang dilakukan oleh SBY kepada Jokowi adalah hal yang wajar. "Kalau SBY itu bicara sebagai ketum partai berhak memberikan kritikan. Seperti Megawati saat itu juga mengkritik kebijakan SBY saat masih menjadi Presiden," kata Said ketika dihubungi VIVA.co.id, Kamis, 10 September 2015.
Sebab, kritik dari luar pemerintahan ke pemerintah adalah hal yang wajar. "Saya tidak melihat hal yang salah atas kritikan itu. Dia punya tanggung jawab moril sebagai ketum partai," ujarnya.
Namun, hal yang aneh jika Presiden Jokowi justru mengkritik atau menyindir seorang mantan Presiden. "Kalau Presiden mengkritik mantan Presiden itu tidak tepat," kata Said.
Menurut dia, sikap Jokowi yang berganti mengkritik SBY adalah sebuah tindakan kekanak-kanakan. "Masalahnya Jokowi kekanak-kanakan, malah dia ingin kritik balik, seperti tidak senang menerima kritik, dia seperti marah," ujarnya.
Namun, berbeda jika Jokowi mengkritik kebijakan sebuah partai politik yang dia anggap tak sesuai undang-undang. Bukan justru kebijakan mantan Presiden yang dia kritik.
Saling Sindir SBY-Jokowi
Pada Agustus lalu, SBY menyindir Jokowi melalui kuliah Twitter atau kultwit atas kebijakan Jokowi soal pasal penghinaan presiden. Melalui akun @SBYudhoyono, SBY menuliskan:
"Pasal penghinaan, pencemaran nama baik dan tindakan tidak menyenangkan tetap ada 'karetnya', artinya ada unsur subjektivitas," tulis SBY.
SBY kemudian mengungkapkan dalam twitter itu bahwa saat dia menjadi Presiden, dia banyak mendapat penghinaan, di mana fotonya diinjak-injak dan lainnya. Namun, kata dia, saat pemerintahan Jokowi hal itu tidak ada lagi.
Kemudian, SBY menuliskan lagi, "Kesimpulan: demokrasi dan kebebasan penting, namun jangan lampaui batas. Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif"
Sementara, Jokowi berbalik menyindir SBY saat acara ground breaking proyek Light Rail Transit di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Jokowi menyebutkan dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) kala itu dan Direktur Utama PT. Adhi Karya, Kiswo Dharmawan sudah membahas proyek tersebut.
"Sekarang ketemu lagi, bertiga lagi, Pak dirut, Gubernur DKI, saya, ditambah menteri BUMN, tambah Gubernur Jawa Barat, ketemu, sepakat. Saya itu orangnya simpel, sudah siap semua? Saya tanya, tapi Perpres belum. Beri waktu saya dua hari. Kapan proyek dimulai? Langsung saya tanya. Ternyata hanya seminggu langsung dimulai," kata Jokowi.
Padahal, proyek ini sudah dibahas tiga tahun lalu saat SBY masih menjabat sebagai Presiden dan Jokowi saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta.
(mus)
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
