Sumber :
- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVA.co.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keberatan opini publik yang mengaitkan sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) dengan kebijakan umum Koalisi Merah Putih (KMP).
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Dukungan PAN kepada Pemerintah diasumsikan seolah akibat KMP selalu menentang dan merongrong Presiden Joko Widodo.
Baca Juga :
PAN Minta Warga Surabaya Rela Lepas Risma ke DKI
Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, mencatat hanya sekali KMP menolak kebijakan Presiden Joko Widodo, yakni ketika Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada November 2014.
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
Selain itu, tak ada lagi kebijakan Pemerintah yang ditolak. Kalau pun ada kritik, itu hanya demi menyempurnakan atau memperbaiki.
"Saat BBM akan dinaikkan KMP protes, karena ada cara lain untuk menekan defisit (anggaran) selain dengan menaikkan harga BBM saat itu. Menaikkan BBM tidak pro rakyat," kata Jazuli di kompleks Parlemen di Jakarta pada Kamis, 3 Agustus 2015.
Menurut Jazuli, sikap itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya KMP secara objektif mendukung Pemerintah manakala kebijakannya memang baik untuk rakyat. Begitu juga sebaliknya.
Sikap politik seperti itu pula yang dapat disimpulkan bahwa partai-partai politik di luar Pemerintah ikut berperan dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat. Maka, kata Jazuli, kurang tepat kalau PAN beralasan demi membantu Pemerintah sehingga harus keluar dari KMP.
Jazuli mengaku kaget dengan keputusan PAN yang menyatakan keluar dari KMP tanpa pemberitahuan sebelumnya pada pimpinan KMP. Sejak awal, PAN berjalan bersama KMP dan mempunyai kesepakatan.
Apalagi saat itu kader PAN diusung sebagai calon wakil presiden. Belum lagi beberapa jabatan startegis seperti, Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR RI, diserahkan pada kader PAN.
Keberadaan KMP dan KIH bukan untuk menang atau kalah. "Misi KMP di DPR untuk check and balances (menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemerintah)," kata Jazuli. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saat BBM akan dinaikkan KMP protes, karena ada cara lain untuk menekan defisit (anggaran) selain dengan menaikkan harga BBM saat itu. Menaikkan BBM tidak pro rakyat," kata Jazuli di kompleks Parlemen di Jakarta pada Kamis, 3 Agustus 2015.
