Bila Daerah Tak Setuju, PAN Harus Tetap di KMP

PAN bergabung dengan pemerintah
Sumber :
  • ANTARA/Yudhi Mahatma

VIVA.co.id - Keputusan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifili Hasan yang menyatakan PAN bergabung dengan pemerintah ternyata tidak melalui mekanisme partai. Hal ini disampaikan Ketua DPP PAN, Agung Mozin, saat dihubungi, Kamis 3 September 2015.

"Pernyataan Pak Zulkifli Hasan adalah pernyataan pribadi dan sepihak," kata Agung Mozin.

Agus menjelaskan keputusan strategis seperti berpindah dukungan politik tidak bisa diputuskan dalam konsultasi elite semata. Keputusan politik besar ini harus diselesaikan melalui rakernas dan kongres, sebagai mekanisme tertinggi partai.

"Saat kita memilih berada di KMP itu hasil dari mekanisme tertinggi. Kalau kita beralih dukungan ke pemerintah berarti harus melalui mekanisme yang sama," Agung menegaskan.

Agung menilai, Ketua Umum dan elite partai, harus mendengarkan suara daerah. Dalam rakernas dan kongres, kata Agung, ada suara dari daerah yang harus didengar.

"Wilayah punya argumen dan harus didengar. Tidak bisa semua diputuskan konsultasi elite. Dulu memilih ke KMP ada alasan ada argumen dari wilayah. Ada suara dari wilayah," tuturnya.

Ia meminta pimpinan segera melakukan mekanisme partai tertinggi. Apapun pilihan politik, harus diputuskan dalam mekanisme partai.

"Ini bukan masalah mau tetap di KMP atau ke KIH. Kalau suara mayoritas wilayah menolak bisa jadi tetap di KMP," ujar Agung. (ase)

Mahyudin-Golkar: Tak Ada Alasan Tak Dukung Pemerintah
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, beberapa waktu lalu.

Akhirnya, Jokowi Beri Jatah PAN di Pemerintahan

Pejabat baru itu akan dilantik besok di Istana Negara.

img_title
VIVA.co.id
19 Januari 2016