- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Santoso, mengungkapkan partainya untuk mendukung pemerintah itu karena hasil keputusan, bukan hal lainnya. Maka dari itu, Yandri menampik anggapan kalau PAN disebut sebagai partai kutu loncat.
"PAN itu punya rumah tangga sendiri, Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) sendiri, dan punya mekanisme. Kalau disebut kutu loncat, itu salah alamat, salah persepsi," ujar dia ditemui di DPP PAN, Jalan Senopati 113, Jakarta, Rabu malam, 2 September 2015.
Anggapan itu bukan tanpa alasan. Sebab, PAN yang sebelumnya tergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP), kini beralih untuk mendukung pemerintah. Artinya, hal itu sebagai indikasi PAN sebagai pemain baru di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Yandri melanjutkan, anggapan partai kutu loncat itu dirasa tak tepat, terutama bagi PAN. Pasalnya, kata dia, seluruh partai pada dasarnya ada untuk mendukung program pemerintah.
"Selama ini kepentingan negara yang harusnya dihargai. Niat awal partai kan untuk mengabdi kepada negara. Jadi, istilah kutu loncat (kepada PAN) itu tidak elok," jelas dia.
Yandri juga menepis tudingan salah satu alasan merapat ke pemerintah karena mengincar jatah menteri. "PAN bergabung, bukan berarti harus dapat jatah kursi menteri. PAN diberi amanah, tentu ini bagian dari pengabdian kepada negeri," ujar Yandri.
Direncanakan, pada Jumat tanggal 4 September ini, PAN akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dengan para kadernya di DPP PAN. Rapat tersebut akan membahas soal konsolidasi, komunikasi dengan para kader, hingga meminta saran dan masukan terkait hengkangnya PAN dari KMP.
Dijadwalkan pula, sebelum Rapimnas berlangsung, PAN akan bertemu secara tatap muka dengan para pengusung di kubu KMP. Namun, belum dipastikan kapan hal itu berlangsung. Tetapi, Yandri memberitahu bahwa pertemuan itu akan terlaksana sebelum Rapimnas.
"Saat ini kita sedang mencocokan agenda untuk mempertemukan PAN dengan KMP, tapi kita belum tahu kapan. Kemungkinan, sebelum Rapimnas," katanya.
PAN Minta Warga Surabaya Rela Lepas Risma ke DKI
PAN mencontohkan Joko Widodo, yang awalnya ditolak warga Solo.
