Anang: DPR Perlu Gedung Baru tapi Rakyat Butuh Sekolah

Anang Hermansyah
Sumber :
  • VIVAnews/Tri Saputro
VIVA.co.id - Tidak semua anggota DPR yang berjumlah 560 orang setuju dengan pembangunan gedung baru. Tapi di antara mereka, ada juga yang tidak tegas menerima atau menolak.
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina

Anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah, saat disinggung polemik gedung baru DPR, mengatakan bahwa rencana itu harus diletakkan dalam konteks kondisi masyarakat sekarang.
Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

"Permasalahan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat ini, keseluruhan ini harus dicari, duduk bersama. Apakah urgensi ini, di mana diletakkan," kata Anang di Jakarta, Jumat malam, 28 Agustus 2015.
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR

Diakui Anang, persoalan kantor DPR yang dianggap terlalu kecil dan tidak mampu menampung para staf anggota memang menjadi masalah. Kinerja Dewan menjadi terganggu atau tak maksimal.

Tapi ketika dia menemui masyarakat di daerah pemilihan (dapil), ternyata lebih banyak juga masalahnya. Bahkan lebih mendasar, seperti tidak adanya sekolah.

"Ketika ada desa belum ada sekolah, itu fundamental (harus) didirikan," kata selebritas suami Asyanti itu.

Membandingkan situasi di DPR dengan kondisi riil masyarakat di dapil, politikus Partai Amanat Nasional itu menilai perlu pertimbangan para pemimpin.

"Dipilah dari situ, ambil yang mana dengan kecukupan dana Rp212 triliun. Apakah kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada," ujar mantan suami penyanyi Krisdayanti.

Anang tidak menyebut pembangunan gedung baru DPR harus ditunda. Tapi perlu juga melihat kenyataan ekonomi yang menurun dan beban masyarakat yang juga semakin berat.

"Dengan keadaan yang ada, dolar tak terkendali ini, masyarakat semakin bisa kelaparan. Anak muda, permasalahan industri kreatif, tak jalan maksimal, ini jadi masalah besar," katanya.

Pembangunan gedung baru DPR, setelah dihitung oleh Badan Anggaran (Banggar) bisa menelan dana hingga Rp2,7 triliun.

Presiden Joko Widodo meminta lembaga terkait mengkaji ulang permintaan Dewan itu. Soalnya, situasi ekonomi yang terus menurun, rupiah tertekan oleh dolar hingga mencapai Rp14 ribu per dolar Amerika Serikat. (ase)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya