Saran PDIP kepada Jokowi untuk Atasi Masalah Ekonomi

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
- PDI Perjuangan percaya bahwa Presiden Jokowi akan mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah perekonomian yang mendera Indonesia. Pemerintah diyakini akan mampu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi.

Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama

Hal itu disampaikan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada pers di Jakarta, Jumat 28 Agustus 2015.
Masinton: Nama Cagub PDIP Sudah di Dompet Megawati


"PDIP percaya bahwa bangsa ini memiliki banyak pengalaman menghadapi persoalan yang jauh lebih berat sekalipun. Meskipun demikian, beberapa langkah konkret harus segera dijalankan oleh Pemerintah," kata Hasto.


PDIP mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan konkret dan menggerakkan birokrasi untuk merealisasikannya. Menurut Hasto, sektor kerakyatan harus dipacu karena terbukti sektor riil salah satu penyelamat saat krisis 1998.


"PDIP mengingatkan Pemerintah untuk terus menggerakkan sektor riil, mendorong tumbuh kembangnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terbukti menjadi penyelamat krisis 1998. Sektor kerakyatan ini harus terus dipacu. Insentif pajak diberikan bagi seluruh kegiatan yang menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat," ujar Hasto.


Pemerintah juga diminta segera duduk bersama dengan DPR sehingga seluruh dana cadangan fiskal, dana sosial, dan jika perlu melakukan realokasi anggaran untuk dipindahkan menjadi anggaran percepatan program padat karya di desa-desa. Hal ini penting untuk menjaga daya beli rakyat melalui cara-cara yang produktif.


"Di sisi lain, daya dorong ekspor harus ditingkatkan. Dalam masa penuh tantangan ini, ekspor mineral dan hasil pertambangan dibuka saja. Demikian halnya untuk CPO, pajak ekspor lebih baik dijadikan insentif untuk petani di sektor perkebunan," kata Hasto.


PDIP juga berpendapat agar rupiah sebagai simbol kedaulatan moneter harus dipergunakan secara luas untuk kontrak-kontrak ekspor dan seluruh transaksi nasional.


“Jadi
demand
terhadap rupiah juga akan meningkat oleh
affirmative policy
tersebut,” kata Hasto. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya