Ketua Komisi VI DPR: Ekonomi Indonesia Sudah Genting

Ilustrasi krisis ekonomi
Sumber :
VIVA.co.id
Komisi VI Usulkan Dibentuk Panja PTPN
- Ketua Komisi VI DPR, Hafisz Tohir, menilai ekonomi Indonesia saat sudah dalam kondisi gawat darurat. Indikatornya, terus melemahnya nilai tukar rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) .

Komisi VI Tak Ingin Menteri BUMN Ikut Rapat dengan DPR

“Ekonomi RI sudah genting, di ujung tanduk. Pemerintah harus berhati-hati dalam merespons keadaan ini. Manajemen krisis harus segera dilakukan, protokol krisisnya harus segera dibuat," kata Hafisz di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 26 Agustus 2015.
BUMN di Malut Belum Maksimal Sejahterakan Rakyat


Dilihat dari pergerakan IHSG yang setiap hari turun beberapa poin, kata Hafisz, menandakan telah terjadi pergerakan keluar dana dari pasar modal. Kondisi ini sangat berbahaya terhadap iklim investasi.


“Bahkan
capital outflow
sempat sampai 4 persen. Kalau tiap hari begini, maka tidak akan ada lagi modal yang
available
alias kita kesulitan likuiditas,” ujar Hafisz.


Politikus PAN ini menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mau tidak mau harus melakukan konsolidasi ekonomi  politik dengan berbagai pihak guna merancang program ekonomi nasional yang komprehensif. Harus ada startegi yang matang menghadapi kondisi saat ini.


"Menggunakan strategi total
football
. Pertahanan terbaik adalah menyerang dan bertahan sekaligus. Artinya, semua potensi bangsa digerakkan untuk keluar dari kondisi ini," tuturnya.


Selain itu, menjaga stabilitas harus menghindari kegaduhan. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari startegi. "Ajak bicara semuanya, tenangkan rakyat, tenangkan pasar. Yakinkan bahwa fundamen ekonomi kita akan tetap bisa bertahan," ujar Hafisz.


Dalam jangka pendek, ia berharap Menko Perekonomian Darmin Nasution serta Gubernur BI Agus Martowardojo dan ekonom yang kini menjabat sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dapat memperkuat fundamental ekonomi dengan dibantu para ahli moneter lainnya.


“Untuk jangka panjang, pemerintah harus melakukan perbaikan struktur moneter, hindari berutang dolar agar tidak menekan neraca pembayaran. Serta mulai membuat program ekonomi agar sektor riil berjalan,” tuturnya. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya