Rupiah dan IHSG Anjlok, Anggota DPR: Jokowi Harus Menjawab

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam
Sumber :

VIVA.co.id - Kredibilitas pemerintah dalam memprediksi perekonomian mulai dipertanyakan. Terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus meninggalkan asumsi yang dipatok dalam RAPBN 2016, bahkan hingga menembus angka psikologis Rp14.000 per dolar AS.

Efisiensi, Penghematan Kementerian PUPR Rp8,4 Triliun

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam minta pemerintah lebih realistis dalam membahas APBN 2016 agar tidak timpang antara harapan publik dan kenyataannya.

"Jangan sampai ada gap yang terlalu lebar antara asumsi makro dan realitasnya," kata Ecky dalam keterangan tertulisnya, Senin 24 Agustus 2015.

Menurut dia, saat ini rupiah sudah menembus angka psikologis Rp14.000, serta IHSG terus melorot hingga kisaran 4.100-an. Apalagi, secara umum pasar saham dunia pun bearish, indeks harga-harga komoditas mencapai rekor terlemahnya seperti harga minyak mentah Brent yang sudah ke posisi US$40 per barrel.

"Ini sinyal-sinyal bahwa ekonomi dunia akan lebih bergejolak dari yang diperkirakan," ujarnya.

Sebab itu, Ecky minta pemerintahan Jokowi memberikan jawaban bagaimana asumsi-asumsi makro yang digunakan dalam RAPBN 2016 menangkap sinyal ini. Sebab, asumsi yang terlalu jauh dari kenyataan akan menyebabkan defisit dalam pengelolaan keuangan negara.

"Jika defisit ini terjadi, tak ada cara lain menutup defisit kecuali dengan berutang. Akibatnya country risk naik sehingga ketidakpastian makin meningkat,” ujar politisi dari derah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu.

Dalam nota keuangan RAPBN 2016 yang dikeluarkan pemerintah pekan lalu, rupiah diasumsikan berada di posisi Rp13.400 per dolar AS serta harga minyak dunia US$60 per barel.

Ecky menegaskan, yang tak kalah pentingnya adalah faktor psikologis yaitu kepercayaan pasar terhadap kredibilitas pemerintah dalam memprediksi perekonomian.

"Mereka butuh kepastian untuk mengkalkulasi usaha atau mengambil keputusan investasinya,” kata Ecky.

Jokowi Minta Kemudahan Berusaha Naik, Ini Langkah BKPM

Di samping itu, Ecky minta pemerintah menunjukkan bukti kalau mereka benar-benar menjalankan slogan kerja, kerja, kerja. Bukti pemerintah kerja dengan baik harus tampak dalam kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga direspons publik dengan positif.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong.

WTO Puji Reformasi Ekonomi Indonesia

"Banyak negara di seluruh dunia sekarang melihat Indonesia."

img_title
VIVA.co.id
13 April 2016