Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo menolak menandatangani pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat, yang awalnya permintaan ini disampaikan oleh Ketua Setya Novanto pada pidato pembukaan masa sidang I DPR tahun 2015-2016.
Ada tujuh bangunan baru DPR yang disebut sebagai tujuh ikon Parlemen. Dijadwalkan di awal, Presiden Joko Widodo akan menandatangani prasasti pembangunan gedung atau ikon Parlemen itu.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengakui bahwa Jokowi enggan menandatangani prasasti pembangunan tujuh ikon Parlemen itu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ada tujuh bangunan baru DPR yang disebut sebagai tujuh ikon Parlemen. Dijadwalkan di awal, Presiden Joko Widodo akan menandatangani prasasti pembangunan gedung atau ikon Parlemen itu.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengakui bahwa Jokowi enggan menandatangani prasasti pembangunan tujuh ikon Parlemen itu.
"Ada permintaan dari Pak Jokowi karena di mana-mana beliau ingin supaya suatu proyek itu tampak dan
clear
, baru ada proses dan kita bicarakan arahnya. Akhirnya kita akan bicarakan belakangan dengan beliau," kata Fahri, di gedung DPR, Jumat 14 Agustus 2015.
Memang hingga saat ini, belum ada fisik rencana pembangunan tujuh ikon Parlemen itu. Dari informasi yang diperoleh, gedung baru itu akan dibangun di sebelah Gedung Nusantara DPR.
Karena belum ada fisik rencana pembangunan hingga rincian anggarannya, Presiden Jokowi belum bersedia melakukan penandatanganan tersebut.
Walau begitu, Fahri mengatakan bahwa anggarannya nanti akan masuk ke APBN. Berapa jumlahnya, Fahri mengaku itu akan diserahkan ke Kesekjenan DPR selaku pengguna anggaran.
"Sekali lagi kami hanya introduksi idenya. Soal operasional pelaksanaannya itu sepenuhnya tunduk pada kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini sekjen yang akan menanganinya," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Rencananya, gedung baru DPR nanti ini, akan diisi dengan berbagai hal menyangkut Parlemen. Seperti museum Parlemen, yang kini masih ditempatkan di lantai dua Gedung Nusantara DPR.
Fahri mengatakan museum ini penting. Jokowi yang usai pidato RUU APBN 2016 dan nota keuangan, juga diajak melihat-lihat museum bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengaku mengapresiasi.
"Saya yakin banyak anggota DPR yang baru lihat karena pada dasarnya tidak layak selama ini, makanya mau kami tata kembali sebagai pusat pembelajaran," kata politisi asal Sumbawa NTB ini.
Walau batal ditandatangani oleh Presiden Jokowi, Fahri mengaku tidak kecewa. Dia mengklaim, Jokowi tidak mempersoalkan pembangunan gedung baru ini. Meskipun publik sempat memprotes pembangunan gedung baru ini.
"Beliau
nggak
ada masalah dan (perbaikan) sudah jalan. Kenapa sih susah amat? Eksekutif buat gedung tidak dipersoalkan. Ini cuma mau mengingat ingatan bersama kok susah amat.
Nggak
ada yang menentang," kata Fahri. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ada permintaan dari Pak Jokowi karena di mana-mana beliau ingin supaya suatu proyek itu tampak dan
