Sumber :
- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVA.co.id - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menilai koordinasi antarlembaga pemerintah masih kurang baik. Itu disebabkan instruksi atau perintah Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya kurang detail, sehingga memicu kesalahpahaman.
"Miskomunikasi (kesalahpahaman) terjadi kadang-kadang, karena ada pemahaman-pemahaman yang berbeda dalam menerjemahkan kehendak Presiden. Makanya harus jelas maunya Presiden itu gimana," kata Muzani kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2015.
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Beberapa masalah seputar kesalahpahahaman antarlembaga negara di antaranya, persoalan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Yudisial dengan Polri, dan sebagainya. Masalah-masalah seperti itu sudah terjadi sejak awal pemerintahan Jokowi.
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
"Kalau tidak jelas dari awal, ya memang pasti akan tumpang-tindih, menerjemahkannya berbeda-beda," kata Muzani.
Legislator Komisi I DPR RI menambahkan, pidato Presiden mempunyai semangat untuk memperbaiki kesalahpahaman antarlembaga negara. Soalnya disinggung semua kemajuan atau perkembangan
"Saya kira, sebagai sebuah semangat, benar. Tapi implementasinya masih sering terjadi seperti itu, karena masih sering terjadi multitafsir atas apa yang dikehendaki kepala negara atau kepala pemerintah," tuturnya. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Legislator Komisi I DPR RI menambahkan, pidato Presiden mempunyai semangat untuk memperbaiki kesalahpahaman antarlembaga negara. Soalnya disinggung semua kemajuan atau perkembangan
