Politikus PDIP: Jokowi Penganut Mazhab Ekonomi Liberal

Jokowi dan Effendi Simbolon PDIP
Sumber :
  • Antara/ Indrianto Eko Suwarso

VIVA.co.id - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai paham ekonomi pemerintahan Joko Widodo saat ini menganut pahan ekonomi pasar bebas.

Tak Menghormat Saat Pengibaran Bendera, Ini Penjelasan JK

Hal itu sebagaimana disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan Presiden Joko Widododi Gedung MPR/DPR/DPD.

"Tapi kalau saya melihat pidato kenegaraan Pak Jokowi sebagai Presiden, memang dia condong ke pasar bebas," kata Effendi, Jumat 14 Agustus 2015.

Alasan Effendi itu terkait dengan pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Sebelumnya, subsidi diberikan oleh pemerintah, tapi sekarang diserahkan ke mekanisme pasar.

Effendi mengkritik pidato Presiden Jokowi yang menyebut kalau subsidi itu sebagai suatu pemborosan. Justru, pemahaman itu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan PDI Perjuangan, partai Jokowi bernaung.

"Mengonsumsi komoditas-komoditas strategis sebagaimana BBM, itu dimaknai seolah-olah pemborosan. Itu yang berbeda selama 10 tahun PDIP, kami melihatnya tidak seperti itu," jelas Effendi.

Dia mengatakan, soal bahan bakar minyak tidak seharusnya pemerintah memberikan beban secara serta merta ke masyarakat yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara.

Menurut dia, subsidi adalah stimulus kepada rakyat yang tidak mampu, agar daya beli tidak lemah seperti saat ini.

"Sekarang rakyat Indonesia menjadi terpuruk, tidak mempunyai daya beli. Ini yang sebenarnya cikal bakal membuat carut-marutnya perekonomian kita," kata Effendi.

Dia sanksi, kalau lesunya daya beli dikarenakan faktor lain seperti Dolar AS. Tapi, lemahnya daya beli itu lebih disebabkan faktor pemerintah di bawah kendali Presiden Jokowi.

"Bukan persoalan Yuan, Dolar. Ini memang daya beli di sektor riil sangat memprihatinkan dan itu berawal dari kebijakan yang memandang sangat fanatiknya bahwa mahzab ekonomi liberal itulah yang merasuk pada ekonomi yang digunakan Pak Jokowi," paparnya.

Walau terus mengumandangkan nawacita, Effendi merasa tidak ada maknanya. Apabila melihat implementasi model ekonomi yang dijalankan pemerintahan Jokowi.

"Nggak nyambung. Nawacita itu kemandirian, kok diberikan pasar yang menentukan harga komoditas. Seolah-olah itu beban negara," kata anggota Komisi I DPR ini. (ase)

ekonomi penjajahan era jokowi-jk

Kebijakan Ekonomi Liberal Cenderung Neolib Tidak Berhasil

Akan kembali pada ekonomi kerakyatan berdasarkan UUD dan Pancasila.

img_title
VIVA.co.id
21 Oktober 2015