- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang baru, Luhut Binsar Pandjaitan, mempunyai tugas penting dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan friksi yang sering kali terjadi antara KPK, Polri dan Kejaksaan.
Menurut Arsul, Luhut harus meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam komitmen pemerintah memberantas korupsi.
"Idealnya, Menkopolhukam bukan hanya meningkatkan koordinasi di antara kementerian/lembaga saja, tetapi juga menyentuh bagaimana membangun koordinasi dan komunikasi dengan lembaga yang tidak secara langsung berada di bawah kendali Presiden sebagai kepala pemerintahan," kata Arsul saat dihubungi, Kamis 13 Agustus 2015.
Arsul mencontohkan, tantangan koordinasikan pencegahan maupun penindakan korupsi, sebagai salah satu area bidang penegakan hukum. Misalnya, Kepolisian dan Kejaksaan yang berada di bawah kendali Presiden dengan KPK yang merupakan lembaga independen.
"Menkopolhukam seyogianya bisa menjadi connecting official bagi ketiga lembaga ini. Sehingga kesan adanya persaingan dalam kerja kerja pemberantasan korupsi bisa dikonversi menjadi sinergi pemberantasan korupsi," katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu melanjutkan, tugas lain Luhut adalah mengoordinasikan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Selama ini, Luhut sudah menginisiasi koordinasi yang melibatkan kejaksaan dan Komnas HAM.
"Ini tentu perlu di-follow up sehingga tidak selesai hanya sampai pada penyusunan kerangka penyelesaian saja, tanpa kejelasan tahapan lanjut implementasinya," kata Arsul. (ase)
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
