Reshuffle Kabinet Jokowi Dinilai Kompromistis

Para menteri baru hasil reshuffle kabinet Jokowi
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
Saleh Husin: Reshuffle Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi
-
Reshuffle
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
, atau perombakan Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Joko Widodo dinilai kental nuansa kompromi. Muncul kesan, Presiden Jokowi setengah hati melakukannya, karena sudah tidak tahan lagi dengan desakan dan tekanan dari berbagai unsur kekuatan pendukungnya.
Begini Respons Negara Islam Terkait Sri Mulyani

"
Reshuffle
kabinet yang kompromistis itu terlihat pada pergantian menteri Sekretaris Kabinet dari Andi Wijoyanto ke Pramono Anung, dan pergantian Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Adrinof Chaniago ke Sofyan Djalil. Andi dan Adrinof yang dikenal sebagai orang dekat dan sosok kepercayaan Jokowi, sepertinya diminta mengalah," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, Rabu 12 Agustus 2015.


Menurutnya, dengan kompromi itu, Presiden Jokowi berharap tidak ada lagi rongrongan dari berbagai unsur kekuatan pendukungnya. Dengan Pramono Anung menjabat menteri Sekretaris Kabinet, Presiden berharap kader-kader PDIP berhenti menekannya.


"Bisa dimaklumi kalau Presiden setengah hati melakukan perombakan itu, karena masa bakti Kabinet Kerja baru berjalan 10 bulan.
Reshuffle
hari ini otomatis merusak citra Presiden, karena akan muncul anggapan bahwa dia telah melakukan kesalahan memilih figur menteri pada awal pembentukan kabinet kerja," ujarnya.


Bambang memberi perhatian khusus pada perubahan di tim ekonomi di kabinet, menyusul pergantian menko perekonomian dan menteri perdagangan. Perekonomian global saat ini diwarnai dengan perang valuta yang disulut oleh China dan Amerika Serikat. China mendevaluasi yuan untuk menggenjot ekspor, sehingga prospek ekspor indonesia menjadi makin suram.


Sedangkan perekonomian dalam negeri diwarnai dengan isu kelangkaan dan tingginya harga daging sapi akibat ulah spekulan. Setelah daging sapi, bukan tidak mungkin akan muncul masalah pada komoditi kebutuhan pokok lainnya.


"Karena itu, saya mengimbau para menteri ekonomi untuk mewaspadai dan merespons masalah-masalah itu dengan strategi dan kebijakan yang tepat," ujarnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya