Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Fenomena kenaikan harga daging sapi belakangan ini telah menimbukan dampak yang cukup serius. Akibatnya, pemogokan pedagang daging sapi di berbagai wilayah kini terjadi dan industri kecil pun berhenti berproduksi.
Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, meminta pemerintah serius memperhatikan masalah ini.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, meminta pemerintah serius memperhatikan masalah ini.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
"Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan harus membenahi manajemen stok, distribusi dan tata niaga daging sapi,” kata Herman.
Ia mengatakan bahwa kenaikan ini tentu menjadi pukulan berat bagi pedagang daging sapi dan pengusaha sapi potong. "Wajar mereka mengeluh dan bahkan mogok berjualan,” ujar Herman.
Menurut Herman, seharusnya pemerintah lebih cermat dalam menghitung, merencanakan dan mengontrol stok nasional untuk mengurangi resiko terhadap pergerakan harga yang tidak wajar.
"Selain itu, pemerintah juga harus memiliki stok yang cukup untuk mengintervensi pasar jika terjadi pasokan yang tersendat atau terjadi spekulasi pelaku usaha di pasar,” kata Herman.
Herman menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki pola, sarana dan prasarana distribusi yang memadai, efektif serta efisien. Selain itu, sarana transportasi untuk sapi berbeda dengan sarana transportasi lainnya.
“Jadi, jika sentra pengembangan sapi adalah propinsi Bali, NTB, NTT dan Papua, maka apakah ada jaminan bisa dengan harga kompetitif sampai ke Pulau Jawa sebagai daerah konsumsi?", ujar Herman.
Oleh karena itu, ia mengahrapkan pemerintah untuk kembali kepada komitmen dan arah kebijakan pangan yang tertuang dalam UU No 18 tahun 2012, yaitu mencapai kedaulatan, kemandirian, ketahanan dan keamanan pangan. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan harus membenahi manajemen stok, distribusi dan tata niaga daging sapi,” kata Herman.
