- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut menyikapi usulan pasal penghinaan presiden yang diajukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk dibahas di DPR. Menurut SBY, lewat akun pribadinya di Twitter, pemerintah tak perlu represif.
Wacana pasal penghinaan presiden memang mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Tak sedikit yang menilai hal itu justru akan membunuh demokrasi dan menjadi dalih bagi pemerintah untuk menuntut dan menangkap orang.
Dan lewat akun twitternya, @SBYudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia itu mencoba mengingatkan Jokowi. Menurut SBY, memperkarakan orang yang mengritiknya justru akan membuat rakyatnya menjadi takut.
"Andai itu terjadi mungkin rakyat tidak akan berani kritik, bicara keras karena takut dipidanakan, dijadikan tersangka. Saya jadi tidak tahu apa pendapat rakyat," tulis SBY.
Menurut SBY, kalau pemimpin tak tahu perasaan dan pendapat raykyat, apalagi media diam dan tak bersuara, ia justru takut itu akan menjadi bom waktu. Beruntung di mata SBY, Jokowi tak mengalami perlakuan meyakitkan seperti saat ia menjabat sebagai presiden selama dua periode.
"Sekarang saya amati hal seperti itu hampir tak ada. Baik itu unjuk rasa disertai penghinaan kepada Presiden, maupun berita kasar di media. Ini pertanda baik. Perlakuan "negatif" berlebihan kepada saya dulu tak perlu dilakukan kepada Pak Jokowi. Biar beliau bisa bekerja dengan baik," tulis dia.
SBY juga menghimbau semua pihak harus belajar menggunakan kebebasan (freedom) secara tepat. "Saya pendukung demokrasi dan kebebasan. Tetapi bukan anarki.Sebaliknya, pemegang kekuasaan jangan obral dan salahgunakan kekuasaan. Kita sepakat, negara dan penguasa tak represif dan main tangkap," terang SBY.
"Kesimpulannya, demokrasi dan kebebasan penting, namun jangan melampaui batas. Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif," tutup SBY.
Baca juga:
(ren)
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
