- REUTERS/Olivia Harris
VIVA.co.id - Sekretaris Fraksi Golkar DPR, Bambang Soesatyo, meminta Presiden Joko Widodo dan partai politik pengusungnya tidak lagi membuat kebisingan dengan menggoreng isu-isu yang tidak berkaitan dengan persoalan ekonomi rakyat. Menurutnya, Presiden dan partai pengusungnya harus fokus memperbaiki salah urus ekonomi.
"Salah urus yang paling menonjol adalah lambannya penyerapan anggaran," kata Bambang dalam siaran persnya, Minggu, 9 Agustus 2015.
Hingga akhir Juli 2015, Bambang mencatat, realisasi belanja negara baru Rp913,5 triliun atau 46 persen dari pagu belanja Rp1.984 triliun. Volume belanja barang dan belanja modal masih sangat rendah.
Bambang mengatakan, dengan sisa waktu kurang dari empat bulan menuju akhir 2015, sebagian besar dari sisa anggaran belanja yang Rp 1 triliun itu nampaknya makin sulit terserap semuanya karena dua alasan utama berikut ini. Pertama, kesibukan menyelenggarakan Pilkada 2015. Dan kedua, nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L) yang tak kunjung selesai.
"Salah urus kedua tampak pada fakta endapan dana pembangunan sebesar Rp 273 triliun milik semua pemerintah daerah," ujar Bendahara Umum Partai Golkar tersebut.
Menurut dia, dana sebesar itu tidak digunakan untuk mendinamisasi pembangunan daerah, tetapi disimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Akibatnya, seperti sudah diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 hanya 4,67 persen, melambat dibandingkan triwulan I-2015 yang mencapai 4,72 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi semester I-2015 hanya 4,70 persen.
"Data resmi yang disajikan BPS itu mengonfirmasi keresahan para pebisnis dalam negeri," kata Bambang.
Bambang mengungkapkan, terjadi kelesuan di semua sektor bisnis akibat menurunnya permintaan. Kelesuan itu menyebabkan banyak perusahaan gagal bayar (default). Selain itu, pemutusan hubungan kerja sudah terjadi di berbagai sektor usaha.
Kegelisahan itu tak hanya menyelimuti para pebisnis besar. Para pedagang kecil pun tak luput dari ekses ketidakpastian sekarang ini. Di Jakarta dan Bandung, komunitas pedagang daging dan sapi potong mengagendakan mogok berjualan selama empat hari, terhitung sejak Rabu siang, 6 Agustus 2015.
"Mereka menuntut adanya upaya maksimal dari pemerintah untuk menurunkan dan menstabilkan harga daging sapi," imbuh Bambang.
Bambang menambahkan, tingginya harga daging sapi saat ini disebabkan penurunan kuota impor sapi, dari sebelumnya 287 ribu ekor, menjadi hanya 50 ribu ekor. Dia berpendapat, kasus ini menjadi contoh lain salah urus ekonomi itu.
"Produksi lokal belum siap memenuhi permintaan, tapi kuota impor terlanjur diturunkan. Risiko pun harus ditanggung konsumen dan pedagang."
Presiden: Proyek Kereta Bandara Selesai Sesuai Target 2017
Terkendala lahan yang belum dibebaskan
