- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) bisa saja keluar dalam minggu ini. Namun menurutnya, pemerintah akan menunggu laporan resmi dari Komisi Pemilihan Umum terlebih dahulu mengenai hasil pendaftaran dari seluruh bakal pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak 2015.
"Kalau sudah clear nanti akan segera dibahas sore ini. Kita akan segera jadwalkan untuk pengambilan keputusan," kata Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Agustus 2015.
Tak hanya mekanisme Perppu, solusi lain bagi daerah yang tidak bisa mengikuti pilkada dalam waktu minggu ini juga akan dibahas.
"Kan Presiden yang menentukan. Kita hanya persiapkan bahannya," ujar Thahjo.
Terkait bagaimana solusi yang akan digunakan oleh pemerintah dalam mengatasi calon tunggal dalam pilkada, mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berpendapat bahwa mekanisme "bumbung kosong" seperti dalam pemilihan kepala desa bisa diakomodir.
"Kalau ada usulan, jika hanya satu pasangan calon langsung dilantik kami tidak setuju. Itu tidak fair. Kami lebih memilih yang demokratis yakni pakai "bumbung kosong", cuma ini baru sebatas usulan," tutur Tjahjo.
Tjahjo menegaskan bahwa pada prinsipnya daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah harus dilindungi dan dihormati hak politiknya. Karena itu, jika harus ditunda sampai Februari 2017, tidak ada yang bisa menjamin akan muncul dua pasangan calon.
"Kan tidak ada jaminan. Kan kasian kayak bu Risma yang sudah populer dan dikehendaki rakyat. Surveinya bagus dan mayoritas dukung dia. Tapi karena tidak punya lawan, makanya mundur, kan tidak adil," lanjutnya.
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI
Alasannya, saat ini masih sibuk bicarakan cagub daerah lain.
