Sumber :
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Praktik pemberian "mahar politik" terkait pencalonan para kandidat untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 masih terjadi. Temuan ini didapat Badan Pengawas Pemilu dalam supervisi dan monitoring di sejumlah daerah baru-baru ini.
"Beberapa bakal calon kepala daerah mengaku gagal untuk mendapatkan rekomendasi dari pimpinan parpol lantaran tidak sanggup memenuhi mahar yang disyaratkan dengan nilai miliaran rupiah," kata anggota Bawaslu, Nasrullah, di Gedung Bawaslu Jakarta, Senin 3 Agustus 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Modus Penyelewengan Petahana di Pilkada
Baca Juga :
Awas, Terima Politik Uang Bisa Terjerat Pidana
"Beberapa bakal calon kepala daerah mengaku gagal untuk mendapatkan rekomendasi dari pimpinan parpol lantaran tidak sanggup memenuhi mahar yang disyaratkan dengan nilai miliaran rupiah," kata anggota Bawaslu, Nasrullah, di Gedung Bawaslu Jakarta, Senin 3 Agustus 2015.
Baca Juga :
Pilkada Serentak 2017, Ini Harapan Bawaslu
Karena memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan, kata Nasrullah, Bawaslu akan meminta PPATK untuk menelusuri rekening calon kepala daerah yang akan berkompetisi di pilkada 2015.
"Kami minta PPATK telusuri 827 calon kepala daerah di pilkada tahun ini," ujarnya.
Selain kepala daerah, PPATK juga diminta untuk menelusuri rekening dari keluarga para calon, pengurus partai, fungsionaris partai, dan badan pemenangan pilkada di partai.
Lebih lanjut, Bawaslu juga akan memanggil sejumlah bakal calon kepala daerah yang mengaku mengetahui atau pernag dimintakan mahar politik dalam pencalonan.
"Informasi dari bakal calon itu akan menjadi langkah awal dari kami untuk mengusut praktik mahar politik," ujar Nasrullah. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Karena memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan, kata Nasrullah, Bawaslu akan meminta PPATK untuk menelusuri rekening calon kepala daerah yang akan berkompetisi di pilkada 2015.
