- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan bahwa proses tahapan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang masih mempraktikkan "permainan" lama yang diperankan oleh partai politik dalam mengusung calon pasangan kepala daerah. Menurutnya, parpol masih banyak menetapkan mahar politik untuk memberi dukungan kepada pasangan calon kepala daerah.
"Masih banyak hal yang belum berubah (dalam pilkada serentak), mahar politik tetap marak," kata Ray di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2015.
Ray menyebutkan, banyak yang terang-terangan mengakui praktik jual beli dukungan tersebut. Partai politik menyebutnya dengan bahasa yang diperhalus, seperti pasangan calon kepala daerah harus memberi dana investasi supaya nanti pengurus partai di daerah tidak sulit untuk mencari dana kampanye.
"Faktor utama masalah di pilkada ya partai politik. Efek dari mahar-maharan itu, banyak orang yang mau nyalon, meleset karena tidak banyak uang, akhirnya partai kebingungan menentukan calon, detik-detik terakhir baru memutuskan dukungan," ujar Ray.
Menurut Ray, kondisi itu mengindikasikan bahwa partai-partai tidak bekerja selama lima tahun terakhir karena tidak mempunyai calon alternatif, tidak mempopulerkan calon dari awal, detik-detik terakhir baru menentukan calon.
"Last minutes baru sibuk, itu indikasi uang yang bermain. Siapa yang paling besar bayar mahar itu yang didukung," kata Ray.
Tak hanya itu, dia juga berpendapat, praktik itu juga menjadi salah satu alasan masih ada daerah yang hanya memiliki satu calon kepala daerah. Ditambah lagi, persyaratan calon independen yang berat, dan partai hanya mengusung calon yang berduit serta berelektabilitas tinggi.
"Partai-partai kita tidak banyak berubah, pintu calon pemimpin dibuat seolah hanya melalui partai setelah calon independen dipersulit persyaratannya. Padahal mereka tidak mau bertanggung jawab memproduksi pemimpin," tegas Ray.
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
PDIP sampai saat ini belum memutuskan calon gubernur DKI.
