- VIVA/MZ Abidin
VIVA.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menegaskan bahwa pada masa perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya pada 1-3 Agustus mendatang, tidak menerima calon perseorangan.
Sebab, masa pendaftaran calon perseorangan sudah ditutup sejak Juni lalu dan tidak satu pun ada yang mendaftar.
Hal ini ditegaskan Ketua KPU Surabaya, Rabiyan Arifin, saat menjawab pertanyaan perwakilan beberapa parpol dalam sosialisasi di kantor KPU Surabaya, Kamis 30 Juli 2015. Dia mengatakan, perpanjangan masa pendaftaran ini hanya berlaku untuk pasangan calon yang diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik.
"Masa penyerahan berkas dukungan untuk bakal pasangan calon dari jalur perseorangan sudah ditutup pada Juni lalu, dan tidak ada yang menyerahkan. Sehingga, tidak ada yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri," ujar Robiyan.
Sementara itu, dari partai politik atau gabungan partai politik, lanjut Robiyan, telah mempunyai salah satu syarat berupa perolehan kursi di DPRD atau perolehan suara sah pada saat Pemilihan Legislatif 2014.
Dalam sosialisasi ini, seluruh perwakilan partai politik hadir, di antaranya adalah perwakilan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Didik Prasetiyono, optimistis perpanjangan waktu ini akan ada pendaftar selain pasangan yang diusung partainya yakni Risma-Wisnu. Bahkan, dia memprediksi ada tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada Surabaya.
"Informasi yang kami terima, Pilkada Surabaya nanti mungkin bisa ada tiga pasang dari dua koalisi besar," katanya.
PDIP optimistis, karena seluruh proses dinamika politik saat ini merupakan pendidikan politik bagi rakyat. Para elite pasti akan bertemu untuk menyatukan frekuensi dan platform terlebih dahulu. Namun, yang terpenting, jangan sampai mengganggu kepentingan rakyat.
"Elite politik terus komunikasi baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Jangan sampai pilkada mengganggu pembangunan kota Surabaya," katanya.
