- ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi
VIVA.co.id - Munculnya calon perseorangan (independen) di pilkada serentak pada 9 Desember 2015 tak direspons positif sejumlah pihak. Misalnya saja, Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Jusuf Rizal, menilai pelaksanaan pilkada serentak 2015 menimbulkan dampak negatif.
Alasannya, karena pasangan calon incumbent cenderung menciptakan kandidat bayangan (boneka), baik melalui jalur independen maupun parpol dan koalisi parpol, dengan embel-embel politik transaksional.
"Calon boneka itu dibuat oleh pasangan incumbent supaya bisa memenuhi syarat administrasi maju pilkada, menghindari calon tunggal. Dan, untuk melanggengkan kekuasaan," kata Jusuf didampingi Gubernur LIRA Jawa Timur Irham Maulidy usai silaturrahmi di PWNU Jawa Timur, di Surabaya.
Calon boneka, lanjut Rizal, menumbuhkan budaya korupsi. Karena, investasi politik yang dilakukan calon incumbent untuk memunculkan calon boneka membutuhkan dana yang cukup besar.
"Kalau calon incumbent terpilih kembali, tentu saat menjabat akan berusaha mengembalikan investasi politik tersebut dengan segala cara," katanya.
Terkait itu, LIRA akan berusaha mengendus dan melaporkan pada pihak berwajib karena itu tergolong praktek tindak pidana kriminal.
"Saya instruksikan, LIRA di seluruh Indonesia juga masyarakat ikut mengawasi proses pilkada serentak yang sarat dengan politik transaksional," lanjut dia.
Irham Maulidy menambahkan, munculnya calon boneka (perseorangan) tidak terbantahkan. Itu bisa dilihat secara kasat mata, ketika hanya ada dua pasangan calon yang mendaftar di KPU kabupaten/kota, yakni pasangan incumbent dan pasangan independen atau perseorangan.
"Itu sudah ada indikasi kuat, ada permainanlah," katanya.
Dia mencontohkan, sejumlah daerah yang hanya ada dua pasangan calon, incumbent dan independen. Misalnya Kabupaten Tuban. Di daerah ini pasangan calon adalah Fathul Huda-Noor Nahar Hussein (incumbent) dan Zakky Mahbub-Dwi Susiantin Budiarti (independen).
Kedua Kota Blitar, Samanhudi Anwar-Santoso (incumbent) dan Mochsin-Dwi Sumardianto (independen).
Ketiga, Kabupaten Ngawi, Budi Sulistiyono-Ony Anwar (incumbent) dan Agus Bandono-Adi Susila (independen). Keempat, Kabupaten Lamongan, Fadeli (petahana bupati)-Kartika Hidayati yang didukung (Demokrat, PKB, PDIP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Hanura), Mujianto-Sueb (independen) dan Nur Salim-Edy Wijaya (independen).
Kelima, Kabupaten Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (bupati petahana)-Pungkasiadi, mereka diusung PDIP, Demokrat, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, Nasdem, Misnan-Rahma Sofiana (independen), Choirun Nisa (petahana wabup)-Arifudinsyah didukung PKB, PPP, PBB dan Hanura.
"Mojokerto ini lebih tragis lagi, walaupun ada tiga pasangan calon. Salah satunya adalah independen. Ini bukan menjadi rahasia, kalau Misnan adalah mantan sopir orang tua Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa. Jadi masyarakat tentunya sudah tahu kalau pasangan independen itu adalah calon boneka," tegas Irham.
Irham menegaskan, pasangan calon independen yang mendaftar di 19 KPU kabupaten dan kota di Jawa Timur, identik sebagai calon boneka agar pasangan calon incumbent memiliki pesaing. Data di KPU Jawa Timur, jumlah pasangan calon independen yang telah mendaftar ada delapan yaitu:
1. Kota Pasuruan, Yus Samsul Hadi Subakir-Agus Wibowo
2. Kabupaten Lamongan, Mujianto-Sueb dan Nur Salim-Edy Wijaya.
3. Kota Blitar, Mochsin-Dwi Sumardianto.
4. Kabupaten Malang, Nur Cholis-M. Mufidz.
5. Kabupaten Mojokerto, Misnan-Rahma Sofiana
6. Kabupaten Ponorogo, Misrianto-Isnen
7. Kabupaten Tuban, Zakky Mahbub-Dwi Susiantin Budiarti.
8. Kabupaten Ngawi, Agus Bandono-Adi Susila.
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI
Alasannya, saat ini masih sibuk bicarakan cagub daerah lain.
