- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menggunakan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang mewajibkan partai yang tengah mengalami sengketa kepengurusan untuk mendaftarkan calon kepala daerah yang sama di waktu yang bersamaan.
"Meski PN Jakut sudah memenangkan gugatan Munas Bali, tapi KPU tetap akan menerima dualisme Golkar. Bukan hanya kepengurusan Munas Bali," kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Senin 27 Juli 2015.
Disampaikan Bambang Soesatyo, dirinya tidak terkejut melihat sikap KPU yang sejak awal diduga sudah terlibat persekongkolan atau konspirasi jahat dengan kekuasaan dan oknum Golkar untuk menghancurkan Partai Golkar.
"Jadi, hukum dan UU pun mereka tabrak. Kenapa KPU berani melawan keputusan pengadilan? Ya, karena mereka merasa dibekingi kekuasaan. Mereka lupa rakyat sudah cerdas dan tidak bisa ditipu-tipu lagi," katanya.
Kata Bambang Soesatyo, kader Partai Golkar di seluruh Indonesia pasti akan bergerak karena terus menerus dizalimi.
"Pemerintah, Menkumham, KPU sama saja. Jadi, kita lihat saja nanti. Saya percaya Tuhan ora sare (tidak tidur) dan hukum bisa ditegakkan," katanya lagi.
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
